Cakrawalanational.news–Pangkalpinang, Jargon “otonomi daerah” dan “desentralisasi” sudah 25 tahun kita dengar. Tapi di Bangka Belitung (Babel), jargon itu terasa hampa. Buktinya? Sampai sekarang Dana Bagi Hasil (DBH) Timah kurang jelas, terkesan lamban dan belum juga disetor ke daerah penghasil.
Ini bukan soal angka. Ini soal keadilan. Sebab, selama puluhan tahun tanah Babel dikeruk untuk timah. Lautnya dikeruk, hutannya gundul, jalan-jalan rusak karena dilewati truk tambang dan sawit. Masyarakat menanggung dampak lingkungan, konflik lahan, sampai stigma “daerah tambang”.
Imbalannya apa? Janji DBH. Undang-undang sudah jelas, daerah penghasil sumber daya alam (SDA) berhak dapat bagian. Itu bentuk keadilan fiskal. Itu bentuk penghormatan negara bahwa daerah ikut berkontribusi besar untuk kas negara.
Tapi faktanya, DBH Timah untuk Babel sebesar Rp2,1 triliun macet. Ditahan, bertele-tele, alasannya klasik, “masih dihitung”, “masih verifikasi”, “menunggu aturan turunan”.
Lalu dimana letak otonominya? Otonomi bukan hanya soal pilkada langsung. Otonomi adalah soal kewenangan mengelola rumah sendiri. Kalau hasil dari rumah sendiri saja tidak bisa kita nikmati, lalu otonomi macam apa yang kita punya?
Tanpa DBH, Pemprov dan Pemkab di Babel jalan ditempat. Mau bangun RS, perbaikan jalan tambang, sekolah, penanganan reklamasi, semua mentok karena anggaran terbatas. Sementara Pendapatan Asli daerah Babel hanya Rp800 miliar. Akan tetapi, pusat enak duduk di Jakarta, menikmati setoran PNBP dan royalti timah.
Ini bukan desentralisasi. Ini sentralisasi model baru. Sumber daya disedot dari daerah, tapi pengelolaannya, pembagiannya, keputusannya tetap di pusat.
Akibatnya daerah jadi “anak tiri”. Rakyat Babel yang jadi korban. Penambang kecil diminta tertib, diminta ikut tata niaga. Tapi negara sendiri tidak tertib menyalurkan hak daerah.
Kami tidak minta lebih. Kami hanya minta hak kami dikembalikan.
Pemerintah pusat harus segera transparan, berapa total DBH Timah untuk Babel, sudah dibayar berapa, dan kapan kekurangannya dilunasi. Jangan jadikan ini bola liar politik.
Ingat, tanpa Babel, tidak ada devisa timah sebesar itu. Tanpa penambang Babel, tidak ada industri di Jawa yang jalan.
Sudah saatnya kita bicara lantang dan jujur, selama DBH masih bisa ditahan pusat sesuka hati, maka otonomi daerah hanya akan jadi slogan.
Babel sudah memberi banyak untuk Indonesia. Kini giliran Indonesia menepati janjinya ke Babel.
(Carawalanational.news)
Tinggalkan Balasan