Zen: Kami Bukan Anti-PT TIMAH
Cakrawalanational.newsPangkalpinang, Aliansi Masyarakat Terzholimi (Almaster) Bangka Belitung (Babel) menggelar aksi penyampaian aspirasi di DPRD Provinsi Kepulauan Babel, Pangkalpinang, Kamis (10/9/2026).
Aksi ini disebut sebagai bentuk kontrol sosial terhadap persoalan pertambangan timah yang dinilai belum memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Dalam aksinya, Almaster membawa 5 tuntutan utama. Massa juga melakukan ritual pembakaran 15 batang dupa sebelum diterima berdialog oleh pimpinan DPRD.
Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, menerima massa bersama sejumlah anggota dewan. Dialog kemudian dilanjutkan di Ruang Badan Musyawarah dengan menghadirkan perwakilan Satgas Trisakti, Kejaksaan Tinggi Babel, dan Dinas ESDM Babel.
Ketua Almaster, Muhamad Zen merinci 5 tuntutan aspirasi yang disampaikan kepada DPRD.
Pertama, persoalan kawasan hutan di Kecamatan Lubuk, Kabupaten Bangka Tengah yang bersinggungan dengan ruang hidup masyarakat.
Kedua, evaluasi tugas dan kewenangan Satlap Tri Cakti dan Satgas PKH.
Ketiga, transparansi PT Timah Tbk soal mitra tambang dan penyebab rendahnya harga beli pasir timah dari masyarakat.
Keempat, menghentikan generalisasi narasi penyelundupan timah dari Pulau Belitung ke Pulau Bangka. “Padahal kedua pulau masih satu Provinsi,” tegas Zen.
Kelima, kepastian hukum terhadap RUU Perampasan Aset.
“Kami Bukan Anti-PT TIMAH”, papar Zen dalam orasinya.
Zen menegaskan aksi ini bukan untuk menyerang atau mendiskreditkan PT Timah Tbk. Ia menyebut Almaster ingin memberikan kritik dan masukan konstruktif agar tata kelola pertambangan lebih baik.
“Almaster tidak bermaksud menyerang, mendiskreditkan, apalagi merugikan PT TIMAH. Aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat sekaligus pelaksanaan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai persoalan yang berkembang di lapangan,” ujar Zen.
Ia mengakui PT Timah memiliki posisi strategis bagi perekonomian nasional dan daerah. Karena itu, Almaster mendorong perusahaan memperkuat kinerja agar kontribusi ke negara dan daerah semakin besar.
“Yang kami dorong adalah agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung dengan tata kelola yang baik, legal, transparan, berkeadilan, memberikan kepastian kepada masyarakat, serta tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan,” katanya.
Almaster juga meminta program CSR PT Timah ditingkatkan agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Zen menyatakan Almaster terbuka untuk berdialog dengan PT Timah dan pemerintah. Menurutnya, perbedaan pandangan bisa menjadi bahan evaluasi jika dibahas berdasarkan data dan aturan.
“Posisi Almaster jelas, bukan anti-PT TIMAH dan bukan anti-pertambangan. Almaster menempatkan diri sebagai pengawas, kontrol sosial sekaligus pihak yang mendukung PT TIMAH melalui kritik dan masukan konstruktif,” ujarnya.
Sembari Ia mengatakan bahwa kritik tetap diperlukan sebagai fungsi kontrol, tetapi kritik juga harus diikuti dengan solusi dan komunikasi yang sehat.
DPRD Babel dalam pertemuan itu mencatat seluruh aspirasi. Eddy Iskandar menyebut beberapa poin akan ditindaklanjuti, termasuk terkait evaluasi satgas dan tata kelola pertambangan. Namun belum ada keputusan konkret yang diambil dalam pertemuan tersebut.
(HR75)
Tinggalkan Balasan