Edi: Mudah-mudahan Pemerintah Pusat cepat mengucurkan DBH dan royalti timah gitu kepada kita, karena memang hak kita ya
Cakrawalanational.news–Pangkalpinang, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) telah menyampaikan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) ke DPRD. Yaitu Raperda Perubahan APBD 2026 dan Raperda APBD 2027.
Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta mengatakan pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 tinggal masuk tahap pelaksanaan. Sementara pembahasan APBD 2027 baru akan dimulai.
“Alhamdulillah sudah selesai. Semoga bisa segera kita rampungkan 2026 ini, tinggal kita pelaksanaan, dan 2027 kita masuk ke dalam pembahasan,” kata Edi usai Rapat Paripurna di Ruang Paripurna DPRD Babel, Senin 31 Agustus 2026.
Edi menyebut nilai nominal APBD 2027 berada di kisaran Rp2 triliun lebih. Untuk APBD Perubahan 2026, angkanya tidak signifikan karena anggaran tahun berjalan hanya dilakukan penyesuaian.
“Nilai nominal untuk 2027 ya sekitar 2 lebih triliun ya. Yang APBD perubahan ini nggak banyak lah, karena memang sudah berjalan, nanti tinggal penyesuaian-penyesuaian,” ujarnya.
Dengan kondisi anggaran yang terbatas, DPRD dan Pemprov sepakat memprioritaskan layanan dasar.
“Layanan dasar itu harus kita penuhi dulu, harus selesai kita penuhi dulu, baru selanjutnya baru kita menginjak kepada prioritas yang lain. Baik kesehatan, pendidikan, semua, termasuk pembayaran semuanya lah ya, yang dasar-dasar,” kata Edi.
Salah satu program yang tertunda dan belum bisa dijalankan di 2027 adalah pembangunan Rumah Sakit Jantung. Edi menyebut Pemprov dan DPRD sepakat tidak menggunakan skema dana pinjaman.
“Di 2027, kita belum bisa melaksanakan pembangunan rumah sakit jantung dikarenakan kita semua sepakat dengan Pak Gubernur juga untuk tidak memakai anggaran itu dari memakai dana pinjaman,” katanya.
Ia berharap pemerintah pusat segera mengucurkan Dana Bagi Hasil (DBH) dan menunggu royalti timah kepada Babel.
“Mudah-mudahan Pemerintah Pusat cepat mengucurkan DBH dan royalti timah gitu kepada kita, karena memang hak kita ya,” ucapnya.
Terkait peran DPRD, Edi menekankan pentingnya kolaborasi. Menurutnya, dengan anggaran yang sempit, seluruh pihak harus bersama-sama memastikan alokasi cukup untuk kebutuhan prioritas.
“Dorongannya adalah kolaborasi dan kita bersama-sama memikirkan supaya anggaran yang sempit ini bisa cukup. Nanti ada lebih, baru kita gunakan untuk hal-hal yang nonprioritas, tetapi harus bermanfaat dan ada feedback-nya untuk provinsi kita,” ujarnya.
Edi juga menyinggung kebutuhan masyarakat di tengah musim kemarau. Ia memastikan hal itu sudah menjadi perhatian pemerintah daerah.
(HR75)
Tinggalkan Balasan