Cakrawalanational.news-Bukittinggi, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat, Hj. Yesi Endriani, SM, mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam untuk terus berinovasi serta meningkatkan daya saing produk.
Hal tersebut disampaikannya saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Sabtu (7/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 7–8 November 2026, tersebut merupakan agenda anggota DPRD Sumbar untuk Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam.
Sosialisasi ini dihadiri Kabid Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Wahendra, Kepala Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi Rofi Hendria, S.STP., M.Si., Camat Guguk Panjang, para lurah, pengurus TP-PKK, GOW, DWP, IWAPI, LKKS, pelaku UMKM serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai pengembangan ekonomi kreatif, peluang usaha, inovasi produk, pemasaran hingga perlindungan hukum bagi pelaku ekonomi kreatif.
Kabid Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Wahendra, menjelaskan bahwa Perda Nomor 2 Tahun 2023 menjadi landasan dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan dan ruang pengembangan bagi pelaku ekonomi kreatif.
Menurutnya, ekonomi kreatif tidak sekadar berkaitan dengan aktivitas UMKM, tetapi juga membutuhkan kreativitas, inovasi, nilai tambah serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Pengembangannya pun membutuhkan kolaborasi berbagai pihak melalui pendekatan Pentahelix, yakni pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media dan komunitas.
Sementara itu, Yesi Endriani mengatakan Bukittinggi memiliki potensi ekonomi yang sangat erat kaitannya dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Bukittinggi ini hidup dari ekonomi kreatif. Dengan adanya pariwisata, tumbuh pula ekonomi kreatif yang menjadi bagian dari penggerak perekonomian kota ini,” ujar Yesi.
Ia menilai potensi dan kearifan lokal masyarakat harus terus dikembangkan melalui kreativitas dan inovasi agar mampu menghasilkan produk berkualitas, memiliki nilai tambah serta mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual.
Yesi menegaskan, pembinaan UMKM tidak cukup hanya melalui pelatihan produksi. Pelaku usaha juga perlu mendapatkan pendampingan dalam meningkatkan kualitas kemasan, pemasaran digital, kemampuan komunikasi hingga storytelling produk.
Ia mencontohkan produk selendang yang dapat memiliki nilai jual lebih tinggi apabila dikemas secara menarik dan dipasarkan melalui cerita yang mampu membangun nilai emosional bagi pembeli.
Selain itu, Yesi mendorong agar UMKM yang telah mendapatkan pembinaan maupun bantuan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dapat diarahkan menjadi UMKM binaan BUMN dan BUMD.
Dengan demikian, pelaku usaha memiliki kesempatan lebih luas untuk memperoleh pendampingan, akses permodalan, pemasaran hingga mengikuti pameran berskala nasional maupun internasional.
“Harapan saya, ketika ada pameran di Jakarta, setiap BUMD bisa membawa UMKM Bukittinggi untuk ikut mempromosikan produknya. Jadi, bukan hanya pemerintah yang menyiapkan anggaran, tetapi perusahaan daerah juga ikut berperan,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi, Rofi Hendria, S.STP., M.Si., turut mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yesi atas kesempatan sosialisasi Perda ini. Melalui kegiatan ini, kita memiliki kesempatan menyamakan persepsi, sehingga masyarakat memahami konsep dan rencana pemerintah serta dapat mendukung pelaksanaannya bersama,” kata Rofi.
Dalam kesempatan itu, Rofi juga memaparkan sejumlah agenda pengembangan pariwisata Kota Bukittinggi. Salah satunya penataan instalasi lampu ekonomi kreatif di sepanjang Jalan Ahmad Yani dan Jalan Perintis Kemerdekaan.
Program yang dikerjakan melalui kolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum tersebut ditargetkan rampung pada Desember mendatang.
Penataan ini diharapkan dapat memperkuat daya tarik wisata malam sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Melalui sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2023 ini, diharapkan terbangun sinergi antara DPRD, pemerintah provinsi, pemerintah kota, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif.
Yesi berharap UMKM di Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam tidak hanya berkembang dari sisi jumlah usaha, tetapi juga semakin berkualitas, inovatif, memiliki perlindungan hukum serta mampu memperluas jangkauan pemasaran.
Dengan pembinaan berkelanjutan dan kolaborasi berbagai pihak, produk lokal diharapkan semakin berdaya saing dan mampu menembus pasar yang lebih luas.
(Ril/CNN)
Tinggalkan Balasan