Cakrawalanational.news-Prabumulih, Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Prabumulih menjadi sorotan. Sejumlah dugaan penyimpangan mencuat, mulai dari pengelolaan retribusi sampah yang diduga tidak masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD), penggunaan alat berat milik dinas untuk kepentingan pribadi, hingga dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM).
Informasi tersebut diperoleh awak media dari sumber terpercaya di lingkungan TPA. Sumber tersebut mengungkapkan adanya sejumlah persoalan dalam aktivitas operasional dan pengelolaan fasilitas di lokasi pembuangan akhir sampah tersebut.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah dugaan pengelolaan retribusi sampah yang tidak transparan. Pungutan dari aktivitas pembuangan sampah di TPA diduga tidak seluruhnya disetorkan atau tercatat sebagai penerimaan daerah.
Jika dugaan tersebut benar, tentu hal ini perlu mendapat perhatian serius karena retribusi yang dipungut dari masyarakat maupun pihak pengguna jasa semestinya dikelola sesuai ketentuan dan masuk ke kas daerah melalui mekanisme yang berlaku.
Selain itu, penggunaan alat berat milik DLH juga menjadi sorotan. Alat berat yang seharusnya digunakan untuk menunjang operasional pengelolaan sampah di TPA diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tanpa disertai mekanisme pembayaran atau retribusi yang jelas.
Tak hanya itu, dugaan penyimpangan penggunaan BBM turut mencuat. Pasalnya, terdapat informasi mengenai penggunaan anggaran BBM yang diduga tetap berjalan meskipun alat berat disebut-sebut tidak beroperasi sebagaimana mestinya.
Rangkaian dugaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sistem pengawasan, transparansi pengelolaan retribusi, serta pertanggungjawaban penggunaan aset dan anggaran operasional di lingkungan TPA yang berada di bawah kewenangan DLH Kota Prabumulih.
Awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Bidang (Kabid) yang bersangkutan melalui pesan WhatsApp untuk meminta penjelasan terkait sejumlah dugaan tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan jawaban.
Konfirmasi juga telah disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih, Drs Mulyadi Musa, M.Si. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan maupun penjelasan yang diberikan.
Awak media masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak DLH Prabumulih maupun pejabat terkait guna memperoleh penjelasan berimbang atas informasi yang berkembang.
Apabila dugaan tersebut terbukti, persoalan ini diharapkan dapat menjadi perhatian aparat pengawasan internal pemerintah maupun aparat penegak hukum untuk menelusuri pengelolaan retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta penggunaan anggaran BBM di lingkungan TPA.
(Aan/CNN)
Tinggalkan Balasan