Cakrawalanational.news-Deliserdang, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Deli Serdang menilai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2027 sebagai momentum penting untuk menguji seberapa besar keberpihakan pemerintah terhadap anak.
LPA mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, termasuk naiknya predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) dari kategori Madya pada 2024 menjadi Nindya pada 2025. Namun, LPA menegaskan penghargaan jangan hanya menjadi kebanggaan administratif.
“Keberhasilan sesungguhnya harus terlihat dari semakin terpenuhinya hak, meningkatnya keselamatan, dan terlindunginya setiap anak hingga ke tingkat desa,” ujar Ketua LPA Kabupaten Deli Serdang, Junaidi Malik, S.H., dalam siaran pers, Selasa (10/11/2026).
Apresiasi Tidak Berhenti Jadi Kritik
Junaidi menyampaikan, LPA menghargai berbagai capaian sektoral. Di antaranya, tercatat 1.792 Sekolah Ramah Anak dan 199 Forum Anak yang telah terbentuk di tingkat kecamatan dan desa.
LPA juga mengapresiasi pelayanan pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang pada 2024 mencatat realisasi penyelesaian pengaduan 100 persen.
Namun, Junaidi meminta capaian itu diperbarui dan dievaluasi dari sisi kualitas. Jumlah lembaga yang terbentuk dan laporan yang diselesaikan harus dibuktikan dengan anak yang benar-benar merasa aman, didengar, dan memperoleh perlindungan.
Kesehatan dan Pendidikan: Inovasi Ada, Pelaksanaan Harus Dibuktikan
Pada sektor kesehatan, LPA mengapresiasi inovasi Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting, seperti Kelas Balita Stunting, Si Nande Bundaku, dan Simamak. Hasil pengukuran lokal tahun 2024 mencatat 0,31 persen atau 385 balita mengalami stunting.
Meski begitu, LPA mendorong penguatan pelayanan kesehatan berbasis sekolah dan Puskesmas, deteksi dini tumbuh kembang, pemenuhan gizi, dan tindak lanjut rujukan bagi anak yang membutuhkan penanganan khusus.
Pada sektor pendidikan, LPA mengapresiasi pembentukan Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) pada 29 Juni 2026 dan terbitnya SOP Penanggulangan Bencana Banjir pada Satuan Pendidikan pada 31 Maret 2026.
“Tapi kebijakan itu harus dibuktikan melalui pelaksanaan di lapangan. Pokja BSAN harus aktif memantau sekolah, memfasilitasi pengaduan, melindungi korban, dan mengoordinasikan rujukan,” tegas Junaidi.
72 Persen Anak Deli Serdang Belum Punya KIA
Pada aspek hak sipil, LPA mengapresiasi langkah Disdukcapil yang memperluas pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui kerja sama dengan 59 klinik, 34 Puskesmas, dan 25 rumah sakit. Sebanyak 14.071 KIA telah dicetak selama 2024 hingga 30 September 2025.
Namun, data Dinas PMD Dukcapil Provinsi Sumatera Utara pada Maret 2026 menunjukkan fakta yang masih mengkhawatirkan. Dari 585.060 anak sasaran di Deli Serdang, baru 162.918 anak atau 27,85 persen yang memiliki KIA. Sebanyak 422.142 anak atau 72,15 persen belum memilikinya.
LPA meminta percepatan penerbitan KIA melalui pelayanan jemput bola di desa, PAUD, sekolah, Posyandu, serta fasilitas pelayanan publik, dengan memprioritaskan anak dari keluarga rentan dan anak penyandang disabilitas.
Dinas Sosial dan Desa Juga Disorot
Untuk Dinas Sosial, LPA mengapresiasi pelayanan anak terlantar di luar panti yang pada 2024 mencapai target 100 persen. Namun, rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar baru mencapai 46 persen dari target 100 persen.
LPA meminta evaluasi kualitas pelayanan, tindak lanjut rehabilitasi, serta audit berkala terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).
Sementara di tingkat desa, LPA mendorong Dinas PMD memperkuat peran pemerintah desa sebagai garda terdepan perlindungan anak. Program Desa Ramah Anak harus lebih terstruktur dan terukur, masuk dalam RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa.
BPBD Diminta Siapkan Sistem Aman Bencana Untuk Anak
LPA juga memberi perhatian khusus kepada BPBD. SOP banjir di sekolah harus disinergikan dengan BPBD dan diperluas menjadi sistem pendidikan aman bencana.
Sekolah dan desa rawan bencana harus memiliki peta risiko, jalur evakuasi, simulasi berkala, serta rencana penyelamatan yang memperhatikan anak usia dini dan anak penyandang disabilitas.
Saat bencana terjadi, harus tersedia pendataan anak terdampak, reunifikasi keluarga, pengungsian ramah anak, pencegahan kekerasan, pelayanan kesehatan, dan dukungan psikososial.
Tuntutan LPA Untuk R-APBD 2027
Junaidi mendorong Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan Audit Kebijakan dan Anggaran Pemenuhan Hak Anak sebagai dasar evaluasi R-APBD 2027.
Audit tersebut harus memeriksa kesesuaian antara kebutuhan anak, perencanaan program, alokasi dan realisasi anggaran, jangkauan penerima manfaat, serta dampak pelayanan.
“LPA menghargai setiap capaian pemerintah daerah. Namun, apresiasi tidak berarti menghentikan kritik, dan kritik bukan berarti meniadakan kerja baik yang sudah dilakukan,” ujar Junaidi.
“Kita tidak ingin penghargaan hanya menjadi kebanggaan administratif, sementara masih ada anak yang belum memperoleh pelayanan, belum aman di sekolah, belum memiliki identitas, atau belum terlindungi ketika bencana terjadi. R-APBD 2027 harus memastikan setiap program dan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat bagi anak,” tegasnya.
(M. Habil Syah)
Tinggalkan Balasan