Baru.png

Tepis Isu Mobilisasi, SMSI Kukuhkan 5 Pengurus Pokja Jaga Desa Berbarengan Aksi 27 Agustus

banner 120x600

Cakrawalanational.newsJakarta, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menjadwalkan pengukuhan serentak pengurus Kelompok Kerja (Pokja) News Room Jaga Desa untuk lima provinsi. Agenda itu akan digelar di Hall Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Kelima provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Pengukuhan ini menjadi lanjutan dari pembentukan serupa yang lebih dulu dilakukan di Bali pada awal Juli, lalu disusul Lampung, Banten, dan Kepulauan Riau.

Ketua Umum SMSI Firdaus memastikan pelantikan kelima pengurus provinsi itu akan dilakukan dalam satu seremoni.

Pemilihan tanggal tersebut menjadi sorotan publik karena bertepatan dengan rencana aksi demonstrasi besar di depan Gedung DPR RI, Senayan. Sejumlah elemen masyarakat, termasuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), dilaporkan telah mendirikan posko di Jakarta sejak pertengahan Agustus.

Aksi itu membawa tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset, pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor, dan pengusutan tata kelola dana daerah. Di media sosial, muncul pula narasi “Rusuh Agustus Jilid II”. Polda Metro Jaya telah mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak menyebar hoaks.

Berbarengannya dua agenda besar itu memicu spekulasi. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah pengumpulan pengurus media siber dari daerah ke Jakarta merupakan bentuk mobilisasi massa.

Sekretaris Jenderal SMSI Makali Kumar membantah hal itu. Ia menegaskan kesamaan tanggal merupakan murni jadwal organisasi.

“Sebagai konstituen Dewan Pers, SMSI bukan organisasi massa atau lembaga swadaya masyarakat, melainkan wadah bagi perusahaan-perusahaan media siber,” kata Makali.

Makali menambahkan, organisasi tidak memiliki kapasitas untuk mencampuri hak warga negara dalam beraspirasi. SMSI, menurutnya, berkomitmen menjaga stabilitas nasional dan keutuhan negara.

Ia juga meminta pengurus dan anggota di daerah tetap berada di koridor pers profesional. Di tengah dinamika politik nasional, media diminta menyajikan informasi yang jernih, berimbang, dan tidak memprovokasi.

“Melalui pengukuhan Pokja Jaga Desa ini, kami menyerukan kepada seluruh pengurus dan anggotanya di daerah untuk tetap berdiri di koridor pers yang profesional dengan menyajikan informasi yang jernih dan berimbang di tengah situasi nasional yang dinamis,” ujarnya.

(HR75)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *