Cakrawalanational.news-Padang, Ancaman banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat menjadi perhatian serius Ketua DPRD Sumbar, Muhidi. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan aspek lingkungan dalam setiap aktivitas pembangunan, terutama terkait alih fungsi lahan dan kawasan resapan air.
Pesan tersebut disampaikan Muhidi saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Sabtu (7/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Muhidi menegaskan bahwa pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Menurutnya, perencanaan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan justru dapat memunculkan persoalan baru bagi masyarakat.
“Apapun yang kita lakukan, termasuk membangun daerah, harus mengutamakan perencanaan lingkungan. Jangan sampai kawasan yang seharusnya menjadi daerah aliran sungai atau kawasan resapan justru dibangun rumah, kemudian ketika terjadi banjir kita menyalahkan hujan,” tegasnya.
Ia menyebutkan, Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, memiliki tingkat kerawanan terhadap berbagai bencana alam, mulai dari gempa bumi, banjir hingga tanah longsor. Kondisi geografis yang berdekatan dengan sungai dan laut membuat upaya menjaga keseimbangan lingkungan harus menjadi perhatian bersama.
Muhidi juga menyoroti kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan yang dapat memperburuk kondisi lingkungan. Sampah yang menumpuk di saluran air berpotensi menghambat aliran air dan meningkatkan risiko genangan hingga banjir.
Karena itu, ia mengajak masyarakat membangun kebiasaan hidup bersih, tertib membuang sampah, serta ikut menjaga saluran air di lingkungan masing-masing.
Tak hanya itu, Muhidi mengingatkan para pengusaha dan masyarakat yang hendak mendirikan bangunan agar terlebih dahulu memastikan kesesuaian peruntukan lahan dengan tata ruang yang berlaku.
Menurutnya, perubahan fungsi lahan tanpa memperhatikan kondisi lingkungan dapat mengganggu sistem aliran air. Bahkan, mempersempit bandar atau saluran air demi memperluas bangunan bisa berdampak terhadap masyarakat sekitar.
“Kalau ada bandar atau saluran air, jangan diperkecil hanya karena ingin memperluas bangunan rumah. Sebelum membangun, periksa dan tanyakan terlebih dahulu kepada pemerintah agar pembangunan tidak merugikan masyarakat dan lingkungan,” katanya.
Lebih jauh, Muhidi menekankan bahwa perlindungan lingkungan bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, dunia usaha hingga kelompok warga.
Ia juga mendorong pengelolaan sampah yang lebih produktif melalui peningkatan keterampilan masyarakat dalam mengolah sampah menjadi barang bernilai guna.
“Persoalan sampah harus kita hadapi bersama. Sekarang banyak sampah yang bisa diolah menjadi produk lain. Karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pengelolaan sampah. Lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Desrizal, menjelaskan bahwa Perda Nomor 2 Tahun 2020 merupakan hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif yang ditetapkan pada 2020.
Ia mengatakan, perda tersebut menjadi landasan dalam memberikan arah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berkelanjutan. Melalui kebijakan tersebut, pembangunan ekonomi diharapkan tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Desrizal turut memaparkan enam isu strategis lingkungan hidup di Sumatera Barat yang membutuhkan perhatian serius. Keenam persoalan tersebut meliputi fluktuasi debit dan pencemaran air, penurunan tutupan hutan, alih fungsi lahan, kebencanaan, pengelolaan sampah, serta degradasi keanekaragaman hayati.
Menurutnya, perubahan tata guna lahan dan pencemaran berdampak terhadap kualitas serta ketersediaan air. Sementara alih fungsi hutan dan tekanan pemanfaatan lahan menyebabkan berkurangnya tutupan hutan di sejumlah wilayah.
Perubahan kawasan pertanian, kawasan lindung dan ruang terbuka hijau menjadi kawasan terbangun juga menjadi tantangan yang harus diantisipasi karena berpotensi meningkatkan risiko banjir, longsor dan abrasi.
“Persoalan lingkungan ini saling berkaitan dan membutuhkan penanganan secara terpadu. Karena itu, diperlukan tata kelola lingkungan yang baik serta keterlibatan semua pihak untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam,” paparnya.
Dukungan terhadap sosialisasi perda tersebut juga disampaikan salah seorang peserta, Meza Efrina, guru SMP dari Kota Padang. Ia menilai pemahaman masyarakat mengenai aturan perlindungan lingkungan sangat penting, terutama di tengah meningkatnya berbagai kejadian bencana yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan.
Meza berharap sosialisasi tidak hanya dilaksanakan melalui kegiatan formal, tetapi juga menjangkau masjid-masjid dan kelompok masyarakat lainnya agar informasi mengenai perda dapat dipahami secara lebih luas.
Ia bahkan menyatakan kesiapannya membantu menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat.
“Semua peraturan harus dibarengi dengan sanksi yang tegas. Kalau tidak ada ketegasan dalam penerapannya, saya khawatir peraturan tersebut tidak akan berjalan sebagaimana mestinya,” tutupnya.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lingkungan semakin meningkat. Dengan demikian, pembangunan di Sumatera Barat tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan alam bagi generasi mendatang.
(Ril/CNN)
Tinggalkan Balasan