Cakrawalanational.news–Pangkalpinang, Keputusan DPRD dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menunda pengesahan revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) mendapat perhatian Ikatan Karyawan Timah (IKT).
IKT meminta agar dalam proses pembahasan ulang, perwakilan karyawan dan pekerja yang menggantungkan penghidupan pada kegiatan operasional PT TIMAH (Persero) Tbk turut dilibatkan.
Ketua Umum IKT, Riki Febriansyah, mengatakan kebijakan perubahan zonasi perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap ribuan pekerja PT TIMAH beserta keluarganya yang juga bagian dari masyarakat Bangka Belitung.
“Pada pembahasan ulang nanti, kami meminta suara karyawan dan pekerja ikut didengar. Ada ribuan karyawan dan pekerja beserta keluarganya yang menggantungkan penghidupan pada kegiatan pertambangan yang sah atau legal. Jika ada perubahan zonasi, harus disiapkan skema transisi yang adil agar tidak ada yang kehilangan mata pencaharian secara mendadak,” katanya.
Riki juga menyoroti pentingnya memberikan kepastian terhadap wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT TIMAH yang telah memiliki legalitas dan memenuhi ketentuan perizinan. Wilayah IUP tersebut merupakan hasil dari proses panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahapan pengusulan, kajian, pemenuhan persyaratan, hingga penerbitan izin oleh pemerintah.
“Perubahan terhadap zonasi wilayah tersebut perlu mempertimbangkan proses perizinan yang telah dilalui, aspek legalitas, serta dampaknya terhadap keberlangsungan usaha dan mata pencaharian para pekerja,” ujar Riki.
Menurutnya, perubahan terhadap IUP eksisting harus dilakukan secara cermat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi dan status kawasan. Termasuk memperhatikan wilayah yang memang memiliki batasan sesuai ketentuan, seperti kawasan hutan lindung.
Lebih lanjut, IKT mengingatkan bahwa PT TIMAH merupakan bagian dari masyarakat Bangka Belitung. Keberlangsungan perusahaan dan kegiatan pertambangan yang legal memiliki keterkaitan dengan kehidupan masyarakat, mulai dari tenaga kerja, keluarga karyawan, hingga pelaku usaha yang berada dalam rantai ekonomi pertambangan.
Selain menyangkut kepastian hukum, IKT menilai wilayah IUP yang masuk dalam zona yang diusulkan untuk diubah tersebut memiliki arti strategis bagi keberlanjutan perusahaan. Wilayah tersebut menyimpan potensi cadangan timah yang menjadi salah satu sumber daya penting untuk menopang kegiatan produksi PT TIMAH pada masa mendatang.
“IKT mengingatkan bahwa timah merupakan salah satu komoditas strategis Indonesia yang memiliki nilai ekonomi dan peran penting dalam industri nasional maupun rantai pasok global”, paparnya.
Dengan demikian, pengaturan zonasi perlu mempertimbangkan keberadaan potensi cadangan tersebut agar keberlanjutan industri timah nasional tetap terjaga, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat pesisir dan sektor lainnya.
Karena itu, IKT mengimbau seluruh pihak untuk saling menghormati dan menjaga komunikasi dalam menyikapi pembahasan revisi RZWP3K. Perbedaan kepentingan antara sektor pertambangan dan perikanan, menurut IKT, perlu dibicarakan melalui dialog yang terbuka dan mengedepankan kepentingan masyarakat secara luas.
IKT juga menegaskan dukungannya terhadap upaya memperbaiki tata kelola pertambangan dan mencegah aktivitas tambang ilegal.
“Kami tidak menginginkan adanya pertambangan ilegal. Karena itu, tata kelola pertambangan harus terus diperbaiki. Penataan zonasi juga perlu dilakukan secara bijak agar tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi pekerja dan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada kegiatan pertambangan legal,” lanjutnya.
Riki menambahkan, bahwa kepastian regulasi, perlindungan mata pencaharian masyarakat, keberlanjutan sektor pertambangan, dan kelestarian wilayah pesisir harus ditempatkan dalam pembahasan yang seimbang.
“IKT berharap seluruh pihak dapat mengedepankan dialog, menaati regulasi, serta menjaga harmonisasi agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan kehidupan masyarakat Bangka Belitung,” tutupnya.
(HR75)
Tinggalkan Balasan