Cakrawalanational.news-Manggar Belitungtimur, Aksi demonstrasi di wilayah operasional PT TIMAH Tbk di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) Kepulauan Babel menyisakan pekerjaan rumah bagi seluruh pihak. Ketua MPC Pemuda Pancasila Beltim Irwansyah mendorong aksi tersebut menjadi momentum membuka kembali ruang komunikasi antara PT Timah, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, ormas, dan penambang rakyat.
Menurut Irwansyah, keresahan masyarakat tidak muncul tiba-tiba. Salah satunya berkaitan dengan persoalan harga dan mekanisme pembelian bijih timah masyarakat yang sudah berlangsung cukup lama.
Irwansyah menyebut PT Timah memiliki sejarah panjang di Belitung Timur. Perusahaan tidak hanya bergerak di tambang, tetapi juga pernah berkontribusi membangun jalan, rumah sakit, sekolah, hingga pembangkit listrik.
“Karena itu, kami berharap PT TIMAH comeback again ke wilayah karena masyarakat rata-rata hidup dari tambang. Kami tetap berprasangka baik dan berharap PT TIMAH kembali hadir bersama masyarakat,” katanya, Selasa 19 Agustus 2026.
Ia menilai komunikasi antara perusahaan dan masyarakat perlu segera diperkuat. Manajemen PT Timah diminta membuka ruang dialog.
“Transparansi dan keterbukaan sangat penting. Kami juga mengimbau agar jajaran PT TIMAH di wilayah dapat melakukan pertemuan dengan aktivis dan kelompok masyarakat. Dalam jangka pendek, LSM dan ormas perlu dirangkul karena ini bagian dari kultur masyarakat Belitung Timur,” ujarnya.
Menurutnya, keterbukaan komunikasi bisa mengurangi kesalahpahaman dan mencegah informasi tidak utuh. Masyarakat juga perlu mendapat edukasi berkala soal regulasi, kebijakan pembelian, dan perkembangan tambang.
Irwansyah menyoroti keterbatasan akses pembelian bijih timah. Antrean panjang dan terbatasnya penyerapan berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Ia mengusulkan evaluasi mekanisme pembelian agar penambang yang memenuhi ketentuan dapat menjual lebih tertata. Kapasitas titik pembelian atau “meja goyang” juga perlu dioptimalkan sesuai aturan.
“Skema jangka pendek ini penting. Kondisinya sudah beralih dari persoalan harga ke persoalan pembelian yang harus segera ditindaklanjuti. Kalau memungkinkan dan sesuai aturan, kapasitas pembelian perlu dioptimalkan agar antrean dapat terurai dan masyarakat mendapat kepastian pembayaran,” katanya.
Ia menilai penyelesaian tidak bisa dibebankan ke satu pihak. Pemda, PT Timah, masyarakat, dan aparat harus berkoordinasi. Pengawasan juga perlu diperkuat agar tidak muncul jalur pembelian tidak resmi hingga penyelundupan.
“Kita tidak ingin menyalahkan PT TIMAH. Justru yang kami harapkan adalah bagaimana perusahaan bisa kembali hadir dan membuka ruang bagi masyarakat melalui mekanisme yang sesuai aturan,” ujarnya.
Irwansyah menegaskan tambang rakyat harus tetap dalam koridor hukum dan wilayah yang diperbolehkan. Penataan penting agar tidak menimbulkan persoalan baru.
“Yang kita inginkan, siapa pun yang punya kewenangan mari bersatu padu, baik PT TIMAH, pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum,” katanya.
Ia berharap momentum pascademonstrasi jadi kesempatan membangun komunikasi yang lebih terbuka.
“Yang paling penting sekarang menjaga kondusivitas. Jangan sampai bara di masyarakat terus membesar. Mari membuka diri, bersinergi dengan semua pihak dan mengikuti aturan yang berlaku,” pungkasnya.
(HR75)
Tinggalkan Balasan