Cakrawalanational.news–Jakarta, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) sedang mengubah aturan lama soal ketenagakerjaan, yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2019. Aturan ini diubah agar lebih berpihak kepada pekerja lokal di Bangka Belitung.
Untuk mematangkan perubahan itu, anggota DPRD yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Ketenagakerjaan berkonsultasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan itu, DPRD menyampaikan keluhan yang selama ini dirasakan pekerja di Babel. Keluhan itu mulai dari sulitnya warga lokal mendapatkan pekerjaan saat investasi masuk, belum terlindunginya pekerja perempuan dan penyandang disabilitas, hingga banyaknya perusahaan yang sulit diawasi, termasuk perusahaan outsourcing dari luar Babel.
Anggota Pansus, Taufik Mardin menyoroti perlindungan tenaga kerja perempuan dan pengaturan tenaga kerja asing. Sementara dr. Zarril mempertanyakan penguatan hak pekerja penyandang disabilitas, kebebasan menjalankan ibadah, serta perlindungan hukum bagi pekerja yang menghadapi persoalan dengan perusahaan.
Persoalan upah juga menjadi sorotan. Anggota Pansus, Mulyadi, menilai kebijakan upah harus mempertimbangkan kenaikan harga kebutuhan pokok dan kondisi Bangka Belitung sebagai daerah kepulauan. Sedangkan Zainudin meminta aturan masa kerja diperjelas.
Sementara itu, Me Hoa mengangkat persoalan ketenagakerjaan di sektor pertambangan rakyat, keberadaan perusahaan outsourcing yang tidak berdomisili di Babel, serta kewajiban perusahaan menyampaikan laporan ketenagakerjaan.
Di tempat yang sama, Anggota Pansus DPRD Babel, Imam Wahyudi menegaskan perubahan Perda ini tidak boleh sekadar menjadi penyesuaian administratif. Menurutnya, aturan ini harus menjawab persoalan nyata yang dihadapi pekerja dan dunia usaha di Babel.
“Yang ingin kita pastikan adalah Perda ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai ketika investasi dan aktivitas usaha berkembang di Bangka Belitung, masyarakat lokal justru tidak mendapatkan kesempatan yang layak untuk bekerja dan meningkatkan kesejahteraannya,” ujar Imam.
Imam juga menekankan perlindungan pekerja harus mencakup seluruh kelompok, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, serta pekerja yang membutuhkan kepastian hak dalam hubungan industrial.
“Jangan sampai ada pekerja yang merasa haknya diabaikan hanya karena posisi mereka lebih lemah dalam hubungan kerja. Perusahaan harus menjalankan kewajibannya, sementara pekerja juga harus mendapatkan kepastian mengenai hak, upah, keselamatan, dan perlindungan selama bekerja,” imbuhnya.
Ia berharap hasil konsultasi ini menjadi bahan penyempurnaan draf aturan, sehingga tidak bertentangan dengan regulasi nasional tetapi tetap memiliki kekuatan untuk menjawab kebutuhan daerah.
“Kita ingin Perda ini menjadi instrumen yang memberikan kepastian bagi pekerja, dunia usaha, dan pemerintah daerah. Investasi harus tumbuh, lapangan kerja harus terbuka, tetapi hak dan martabat pekerja juga wajib dihormati,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Kementerian Ketenagakerjaan mendorong pemerintah daerah mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal. Namun, Kementerian mengingatkan agar DPRD tidak mencantumkan angka kuota tertentu di dalam Perda, misalnya mewajibkan sekian persen pekerja lokal, karena berpotensi bertentangan dengan peraturan di atasnya.
Kementerian juga meminta perusahaan diwajibkan menyampaikan laporan ketenagakerjaan secara berkala melalui Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP). Laporan itu penting agar pemerintah daerah mengetahui perusahaan mana saja yang beroperasi, berapa jumlah pekerjanya, dan apakah hak pekerja sudah dipenuhi.
Terkait tenaga kerja asing, Kementerian menekankan agar setiap tenaga kerja asing didampingi pekerja lokal, sehingga terjadi alih pengetahuan dan keterampilan kepada pekerja daerah.
Untuk pekerja penyandang disabilitas, Kementerian mendorong pemerintah daerah memperkuat sosialisasi dan mendorong perusahaan membuka kesempatan kerja yang inklusif. Sedangkan soal hak beribadah, Kementerian menjelaskan ketentuan itu sudah diatur dalam regulasi ketenagakerjaan nasional.
Pansus selanjutnya akan mengolah berbagai masukan tersebut sebagai bahan penyempurnaan materi rancangan perubahan Perda sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.
(Rd)
Tinggalkan Balasan