Isu Pengunduran Diri Wapres Gibran Beredar, Belum Ada Konfirmasi Resmi dari Istana dan MPR

Cakrawalanational.news–Jakarta, Kabar isu mengenai pengunduran diri Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka beredar pada Rabu malam, (11/112026). Hingga berita ini diturunkan, kabar tersebut belum dikonfirmasi oleh pihak Istana, MPR, maupun Gibran sendiri.

Berdasarkan informasi yang beredar, surat pengunduran diri tersebut dikabarkan akan diserahkan ke MPR pada Kamis, 12 November 2026 sekira pukul 10.00 WIB.

Dalam informasi itu juga disebut nama Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra yang disebut akan memberikan keterangan terkait proses tata negara tersebut.

Sementara Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi dikabarkan membenarkan rencana pengunduran diri tersebut dengan pesan singkat.

“Ya betul, (Wapres Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada presiden”, kata Budi Arie dalam pesan singkat kepada wartawan.

Kendati demikian, redaksi belum dapat memverifikasi secara independen kebenaran klaim tersebut. Belum ada pernyataan resmi dari Yusril Ihza Mahendra maupun Budi Arie Setiadi yang dapat dikutip sebagai konfirmasi.

Informasi yang beredar juga menyebutkan suasana di Istana Wakil Presiden di Jakarta Pusat terpantau serius pada Rabu malam. Sejumlah pejabat dan staf disebut tampak saling berkoordinasi.

Klaim tersebut juga belum dapat diverifikasi. Redaksi belum memperoleh dokumentasi maupun keterangan resmi yang mendukung gambaran suasana tersebut.

Selain itu, informasi yang beredar menyebutkan Gibran telah menemui Presiden Prabowo Subianto sehari sebelumnya untuk menyampaikan rencana mundurnya putra sulung Jokowi itu.

Dalam informasi yang sama, disebutkan DPR RI menjadwalkan rapat paripurna pada hari yang sama dengan penyerahan surat ke MPR. Agenda yang disebut adalah menindaklanjuti usulan hak menyatakan pendapat terkait pemakzulan Gibran.

Sementara, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad disebut menyatakan usulan tersebut telah memenuhi syarat Undang-Undang MD3, dengan sekitar 120 anggota DPR telah menandatanganinya untuk kemudian dibahas di rapat pimpinan dan badan musyawarah.

Klaim mengenai jumlah tanda tangan dan agenda rapat paripurna tersebut juga masih memerlukan verifikasi kepada DPR RI.

Hingga saat ini, belum ada dokumen resmi, pernyataan resmi, maupun agenda resmi dari MPR dan DPR yang mengonfirmasi seluruh rangkaian kabar tersebut.

(Red)