Cakrawalanational.news-Padang – Temuan 22 aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dengan nilai mencapai Rp79,02 miliar menjadi perhatian serius DPRD Sumbar. Persoalan tersebut dinilai membutuhkan penanganan segera agar aset daerah tidak terus terbengkalai, dikuasai pihak lain, maupun berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah.
Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Aset DPRD Sumbar mengungkapkan, dari total 22 aset yang menjadi temuan, sebanyak Rp54,52 miliar merupakan aset kategori tidak termanfaatkan secara optimal atau idle. Sementara Rp24,50 miliar lainnya masuk kategori aset bermasalah.
Ketua Pansus Pengelolaan Aset DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra, menyampaikan temuan tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Jumat (6/11/2026).
Berbagai persoalan ditemukan dalam pengelolaan aset tersebut. Mulai dari lahan yang tidak produktif, penguasaan oleh pihak lain, ketidakjelasan dokumen kepemilikan, hingga bangunan yang mengalami kerusakan berat dan proyek pembangunan yang belum terselesaikan.
Sejumlah aset yang menjadi perhatian di antaranya tanah eks Penghubung Wilayah I di Bukittinggi, kolam air tawar di Harau, tanah bekas Pelatihan Kesehatan di Lubuk Alung, serta gedung bangsal penyakit dalam RSUD Prof. Dr. H. Muhammad Yamin, SH.
Pansus juga menyoroti persoalan Rumah Dinas Kehutanan di Bukittinggi. Sebanyak 25 rumah diketahui telah bersertifikat atas nama penghuni sebagai rumah dinas Golongan III.
Sementara itu, aset bekas Dinas Pertanian di Jalan Raden Saleh, Padang, masih menghadapi persoalan administrasi kepemilikan serta penguasaan lahan oleh sejumlah pensiunan.
Tidak hanya aset fisik, DPRD Sumbar turut menyoroti belum tuntasnya proses likuidasi dua perusahaan daerah, yakni PT Andalas Tuah Sakato (ATS) dan PT Dinamika Sumbar Jaya (DSJ).
Kedua perusahaan tersebut telah diputuskan untuk dilikuidasi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 29 Juni 2016. Namun, hampir satu dekade berlalu, penyelesaian proses likuidasi belum juga rampung.
Persoalan penyertaan modal daerah pada PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan PT Padang Industrial Park (PIP), termasuk aset tanah seluas 108 hektare, juga dinilai membutuhkan kejelasan. Hal yang menjadi perhatian meliputi status hukum, komposisi saham, kewajiban pemegang saham, hingga pertanggungjawaban keuangan perusahaan.
Atas temuan tersebut, Pansus merekomendasikan kepada Gubernur Sumbar untuk membentuk unit pelaksana teknis khusus pengelola aset. Alternatif lainnya, pemerintah provinsi dapat mengoptimalkan pengelolaan melalui kerja sama dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) maupun membentuk Perseroda khusus pengelolaan aset.
Selain itu, Pemprov Sumbar diminta segera membentuk tim terpadu untuk menyelesaikan berbagai persoalan aset bermasalah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Tim tersebut diharapkan memiliki rencana kerja yang jelas, terukur, serta didukung anggaran yang memadai.
Pansus juga meminta agar perkembangan tindak lanjut rekomendasi dilaporkan kepada DPRD setiap empat bulan. Khusus persoalan likuidasi PT ATS dan PT DSJ serta penyertaan modal pada PT ARP dan PT PIP, direkomendasikan pembentukan pansus khusus.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumbar Muhidi, didampingi Wakil Ketua DPRD Muhammad Iqra Chinsa Putra, menyetujui seluruh rekomendasi Pansus untuk ditetapkan sebagai rekomendasi resmi DPRD Sumbar melalui Keputusan Nomor 20/SB/2026.
Muhidi menegaskan, pengelolaan aset daerah tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan pencatatan inventaris. Lebih dari itu, aset merupakan kekayaan daerah yang harus dilindungi, diamankan, dan dimanfaatkan secara optimal agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
DPRD Sumbar, lanjutnya, akan mengawal pelaksanaan rekomendasi tersebut agar tidak berhenti pada laporan maupun dokumen administratif, tetapi benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi.
Bahas Perubahan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalam rapat paripurna yang sama, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy juga menyampaikan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Perubahan regulasi tersebut diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan perkembangan peraturan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
Terdapat enam aspek utama yang menjadi sasaran perubahan, mulai dari penyesuaian ketentuan umum dan peristilahan, penambahan rincian klasifikasi Belanja Modal dan Bantuan Keuangan, penegasan sumber Penerimaan Pinjaman Daerah, hingga penyempurnaan mekanisme penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS.
Selain itu, perubahan juga mencakup penyederhanaan sistematika pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan serta penguatan tata cara pelaksanaan Utang Daerah, termasuk dalam kondisi darurat bencana.
Muhidi menegaskan, pembahasan Ranperda tersebut harus dilakukan secara mendalam dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan fiskal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Pada kesempatan itu, rapat paripurna juga menyetujui perubahan jadwal pelaksanaan reses anggota DPRD Sumbar Masa Persidangan Pertama.
Jadwal yang semula direncanakan pada 11–19 Desember 2026 dimajukan menjadi 5–14 Desember 2026. Perubahan tersebut dilakukan untuk memberikan waktu lebih memadai dalam penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan sebelum penutupan buku akhir tahun.
Melalui sejumlah keputusan tersebut, DPRD Sumbar berharap pembenahan pengelolaan aset dan penguatan tata kelola keuangan daerah dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, kekayaan daerah dapat terlindungi, aset yang selama ini belum produktif bisa dimanfaatkan, serta kontribusinya terhadap peningkatan PAD semakin optimal.
(Ril/CNN)
Tinggalkan Balasan