banner

Babel Siap Melaju: RPJMD 2025-2030 dan Investasi Rp40 Triliun Jadi Fokus Utama

banner 120x600

Hidayat: Mudah-mudahan para investor ini bukan hanya asbun

Didit: Ini kerja nyata yang senyap, tanpa banyak retorika

Cakrawalanational.news-Pangkalpinang, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui penyampaian tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis dalam rapat paripurna istimewa DPRD Babel, Kamis 7 Agustus 2025.

Ketiga Ranperda tersebut mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Babel 2025-2030, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani menekankan bahwa RPJMD 2025-2030 akan fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan ekonomi.

“Pemerintah harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan ini. SDM adalah pondasi utama pembangunan,” tegasnya.

Terlepas dari itu, Hidayat juga mengungkapkan keberhasilan pemerintah dalam menarik minat lima investor besar dengan total komitmen investasi sebesar Rp40 triliun.

“Mudah-mudahan para investor ini bukan hanya ‘asbun’ (asal bunyi-red), tapi benar-benar berkomitmen untuk membangun Babel,” ujarnya.

Proyek-proyek besar yang direncanakan antara lain pembangunan pelabuhan Belinyu senilai Rp5,1 triliun dan pabrik kelapa senilai Rp16 triliun. Investasi ini diperkirakan mampu menyerap hingga 700.000 lapangan kerja.

Senada dikatakan Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, seraya memberikan apresiasi terhadap langkah cepat Gubernur Hidayat.

“Ini kerja nyata yang senyap, tanpa banyak retorika. DPRD akan mendukung penuh upaya ini demi kemajuan Babel,” kata Didit.

Dengan RPJMD 2025-2030 yang mengusung visi “Babel Berdaya“, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan dapat bersinergi dalam mengakselerasi pembangunan berkelanjutan di Babel. Rapat paripurna ini menjadi momentum penting bagi Babel dalam menyelaraskan program legislasi daerah dengan agenda pembangunan eksekutif. (Pr/CNN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *