.
Cakrawalanational.news-Jakarta, 20 Mei 2025, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendukung pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyatakan bahwa kementeriannya melakukan verifikasi status kepemilikan tanah dan memastikan kesesuaian tata ruang untuk pembangunan sekolah.
“Kalau tanah sudah disediakan oleh pemerintah daerah, langkah yang kami lakukan adalah verifikasi status kepemilikan. Karena, ini penting dalam konteks land tenurenya,” jelas Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat di Jakarta.
Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa tanah yang digunakan untuk pembangunan sekolah sudah clean and clear, sehingga tidak terjadi tumpang tindih penggunaan atau kepemilikan tanah di masa depan. Menteri Nusron menambahkan bahwa dari 69 lahan yang belum disetujui Kementerian Pekerjaan Umum, sebagian besar ternyata merupakan sawah yang masuk dalam Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, berharap rapat koordinasi ini dapat menjadi landasan bagi kementerian/lembaga untuk melakukan langkah-langkah ke depan dalam pembangunan Sekolah Rakyat.
“Marilah kita mulai perjalanan program ini, dengan terbuka menerima kritik, menerima saran, dan juga yang paling penting kita melakukannya sesuai ketentuan dan aturan,” ujarnya.
Pembangunan Sekolah Rakyat ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, dengan rencana pembangunan 200 sekolah (SD, SMP, SMA). Dari 367 usulan lahan, 115 belum clean and clear, sedangkan 35 lahan telah dinyatakan layak untuk pembangunan sekolah.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah menteri dan kepala lembaga kabinet Merah Putih, serta pejabat terkait dari Kementerian ATR/BPN. Dengan adanya kerja sama dan koordinasi antar kementerian/lembaga, diharapkan pembangunan Sekolah Rakyat dapat berjalan lancar dan efektif. (Sls)
