Baru.png

Warga Siumbut Baru Soroti Pembangunan Klinik Nasywa, Diduga Belum Bisa Buktikan IPAL dan Dokumen Lingkungan

banner 120x600

Cakrawalanational.news-Asahan, Pembangunan perluasan lantai atas Klinik Nasywa di Jalan Budi Utomo, Siumbut Baru, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, dikeluhkan warga sekitar dan menjadi sorotan publik.

Dari pantauan di lapangan, bangunan atas masih dikerjakan dalam kondisi bata merah terbuka, bekisting kayu terpasang, scaffolding bambu, tanpa jaring pengaman dan tanpa penutup pelindung debu. Di bawahnya, klinik diduga tetap beroperasi.

Klinik tersebut tercatat dengan NIB 2708210001839.

Salah satu warga sekitar Klinik Nasywa yang meminta namanya tidak disebutkan mengaku sangat terganggu dengan pembangunan proyek tersebut.

“Warga Siumbut Baru Soroti Pembangunan Klinik Nasywa, Diduga Belum Bisa Buktikan IPAL dan Dokumen Lingkungan”

“Warga Siumbut Baru Soroti Pembangunan Klinik Nasywa, Diduga Belum Bisa Buktikan IPAL dan Dokumen Lingkungan”

“Kemarin saat mereka melakukan pengecoran lantai atas, material berserakan di pinggir jalan. Itu jalan umum, bukan jalan pribadi. Dan debu material itu beterbangan karena tidak memakai penutup atau pelindung. Kami warga yang melintas di sekitar sini yang kena debunya,” ujar warga tersebut.

Warga tersebut juga mempertanyakan kelengkapan dokumen lingkungan klinik.

“Setahu kami, klinik itu diduga tidak memiliki izin PBG, IPAL, ataupun AMDAL. Tapi coba lah abang cek atau konfirmasi ke Dinas, ada tidak IPAL-nya dan AMDAL-nya itu,” ujarnya.

Persoalan ini menyangkut keselamatan pasien dan warga sekitar, serta dugaan belum terbuktinya kelengkapan dokumen bangunan dan lingkungan, yakni:

– PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)
– UKL-UPL / Dokumen Lingkungan
– IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)
– Pengelolaan Limbah B3 Medis
– SMKK dan Pengawas K3
– Kajian Lalu Lintas

Hal ini berkaitan dengan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, PP No. 16 Tahun 2021 tentang PBG, serta UU No. 32 Tahun 2009 jo UU No. 6 Tahun 2023 tentang Lingkungan Hidup.

Terpisah, Kepala Dinas PUTR Asahan, Agus Jaka Ginting, dikonfirmasi awak media pada Selasa (10/11/2026) melalui pesan singkat WhatsApp terkait PBG, SMKK, pengawas K3, dan dugaan tidak adanya penutup debu saat pengecoran.

“Nanti saya minta cek anggota,” jawab singkat Kadis PUTR Asahan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban lanjutan soal nomor PBG, SMKK, pengawas K3, dan SLF bangunan lama.

Terkait keterangan warga soal dugaan tidak adanya IPAL dan AMDAL / UKL-UPL, serta pengelolaan limbah B3 medis, awak media juga sudah mencoba mengkonfirmasi Plt Kadis Lingkungan Hidup Asahan, Jhony Barus, melalui pesan singkat WhatsApp pada Selasa (10/11/2026).

Namun hingga berita ini diterbitkan, Plt Kadis LH belum memberikan jawaban.

Sementara itu, pihak Klinik Nasywa yang dikonfirmasi terkait keluhan warga dan persoalan di atas juga belum memberikan jawaban hingga berita ini diterbitkan.

(Heri Setiadi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *