Cakrawalanational.news-Jakarta, Gelombang protes terkait sengketa lahan tambang kembali bergulir di ibu kota. Perwakilan masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai ahli waris hak ulayat Pondidaha menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM RI, Rabu (17/6/2026).
Dipimpin oleh Indra Dapa Saranani selaku koordinator aksi, massa yang tergabung dalam Konsorsium Aktivis dan Masyarakat Pondidaha Menggugat mendesak pemerintah pusat segera mengevaluasi total Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT ST Nikel Resources.
Indra menegaskan, aktivitas pertambangan perusahaan nikel yang beroperasi di Kabupaten Konawe tersebut diduga belum mengantongi izin dari pemilik sah hak ulayat seluas 2.700 hektar.
“Kami datang ke Kementerian ESDM untuk menyuarakan hak masyarakat Pondidaha. Kami mendesak Ditjen Minerba untuk menolak RKAB PT ST Nikel Resources sampai persoalan tumpang tindih lahan ini diselesaikan secara transparan, adil, dan berkekuatan hukum tetap,” ujar Indra di sela-sela aksi.
Massa menilai, pengelolaan sumber daya alam di daerah harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, aspek legalitas yang klir, serta tidak menabrak hak-hak masyarakat adat setempat.
5 Tuntutan Utama Massa Aksi:
-Evaluasi Total: Mendesak Ditjen Minerba ESDM RI meninjau ulang seluruh berkas RKAB PT ST Nikel Resources.
-Penolakan RKAB: Meminta penghentian persetujuan RKAB perusahaan sampai konflik hak ulayat Pondidaha mendapat kepastian hukum.
-Investigasi Lapangan: Mendesak Kementerian ESDM memeriksa langsung dugaan pelanggaran aktivitas tambang di wilayah konflik.
-Perlindungan Hak Adat: Meminta perlindungan hukum dari pemerintah pusat bagi masyarakat adat dan ahli waris atas lahan ulayat seluas 2.700 hektar.
-Transparansi Publik: Menuntut instansi terkait untuk memproses laporan masyarakat secara profesional, terbuka, dan akuntabel.
Di akhir aksi, pihak konsorsium menegaskan akan terus mengawal kasus ini di tingkat pusat dan mengancam akan membawa massa yang lebih besar jika tuntutan mereka diabaikan oleh pemerintah.
(Sn/CNN)
Tinggalkan Balasan