Cakrawalanational.news–Pangkalpinang, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani menyebut mayoritas Izin Usaha Pertambangan di provinsi itu mangkrak. Dari 512.716,84 hektare IUP, hanya 90.072,27 hektare atau 17,6 persen yang aktif beroperasi.
Data itu diungkap Hidayat saat rapat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan kawasan hutan di Kantor Gubernur, Rabu (10/6/2026). “Keduanya membutuhkan pengelolaan cermat agar pembangunan seiring kelestarian lingkungan,” paparnya.
Gubernur bilang Pemprov Babel, Kanwil BPN, dan PT Timah Tbk sepakat merevisi tata ruang wilayah IUP yang tidak efektif. “Lahan tersebut akan dikembalikan kepada daerah masing-masing agar daerah memiliki ruang untuk membangun,” ucapnya.
Ia menyebut lahan eks timah menyimpan potensi lain. “Ada pasir kuarsa, silika, kaolin. Langkah ini solusi menyelaraskan pembangunan dengan pemanfaatan SDA,” tandasnya.
Hasil overlay RTRW menunjukkan tumpang tindih masif. Dari total IUP, 12.507,10 hektare masuk kawasan permukiman. Sebanyak 16.835,55 hektare tabrak HGU. Yang paling luas: 123.782,08 hektare IUP berada di kawasan hutan.
IUP juga makan 4.624,32 hektare lahan baku sawah. “Koordinasi dan sinergi antartingkat pemerintahan jadi kunci utama menyelesaikan tumpang tindih perizinan,” tutur Hidayat.
Revisi RTRW Babel yang mengintegrasikan darat-laut sudah rampung secara substantif. Tapi penetapannya mandek. “Masih kendala batas wilayah antara Babel dan Kepulauan Riau,” ujar Hidayat.
Total IUP Babel 512.716,84 hektare: 351.687,79 hektare di darat, 161.029,06 hektare di laut. Hidayat minta RTRW jadi pedoman. “Mari jadikan RTRW sebagai instrumen vital untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.
Rapat dihadiri bupati-wali kota se-Babel, Forkopimda, dan pemangku kepentingan, luring maupun daring.
(HR75)
Tinggalkan Balasan