Soeharto: Selama ini kebanyakan masyarakat maunya yang sudah jadi atau lewat kunci
Cakrawalanational.news-Pangkalpinang, Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang mengusulkan 500 unit bantuan rumah layak huni pada 2027. Angka itu naik signifikan di tengah realisasi tahun ini yang masih minim.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Pangkalpinang Babel, B. Soeharto, mengungkapkan dari 327 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang terdata, baru 85 unit yang tertangani.
Hal itu ia sampaikan dalam Forum Group Discussion Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Bukit Intan dan Girimaya di Aston Emidary Hotel Pangkalpinang, Rabu (7/10/2026).
Soeharto berharap pemerintah pusat menambah kuota bantuan. Tahun depan, Pangkalpinang menargetkan lebih dari 300 unit dari Kementerian.
“Dari Kementerian melalui Ibu Kepala Balai, untuk tahun depan mudah-mudahan Pangkalpinang dibantu lebih dari 300 unit,” kata Soeharto.
Persoalannya, bantuan pusat hanya bersifat stimulan senilai Rp20 juta per unit, bukan rumah jadi. Pola ini kerap berbenturan dengan ekspektasi penerima.
Soeharto menyoroti masih banyak warga yang berharap menerima rumah siap huni.
“Selama ini kebanyakan masyarakat maunya yang sudah jadi atau lewat kunci, sementara bantuan dari pemerintah pusat biasanya stimulan,” ujarnya.
Ia berargumen, dengan swadaya keluarga, bantuan Rp20 juta tetap bisa mewujudkan rumah layak. Ia mencontohkan, tahun lalu 50 penerima dan tahun ini 18 penerima mampu menyelesaikan pembangunan dengan tambahan swadaya.
Namun, Disperkim tidak menjelaskan secara rinci mekanisme pengawasan agar bantuan stimulan tersebut tepat sasaran dan tidak membebani warga miskin.
“Kita mengusulkan 500. Kalau bisa, kalau disetujui, kita berharap tahun depan bisa lebih banyak masyarakat yang menerima bantuan,” tandasnya.
Usulan 500 unit itu kini menunggu persetujuan anggaran, baik dari APBN maupun kemampuan APBD Kota Pangkalpinang.
(HR75)
Tinggalkan Balasan