Cakrawalanational.news-Jakarta, Dua tahun adalah waktu yang terlalu singkat untuk menghakimi pemerintahan yang belum setengah periode. Tapi dua tahun cukup untuk membaca watak seorang presiden: apa obsesinya, bagaimana ia memakai kekuasaan, dan siapa orang-orang yang dipercayainya.
Prabowo Subianto dilantik 20 Oktober 2024 dengan mandat elektoral besar. Ia bukan figur karbitan. Puluhan tahun dalam orbit kekuasaan: prajurit, pengusaha, ketua partai, capres, lalu presiden. Maka pertanyaan paling mendasar setelah dua tahun bukan sekadar daftar program yang sudah jalan, melainkan apakah Prabowo membangun negara yang kuat, atau baru membangun pemerintahan yang kuat? Keduanya berbeda.
Kekuatan Prabowo adalah daya juang. Kalah, bangkit lagi, tidak tinggalkan gelanggang. Nasionalismenya tebal. Negara, kedaulatan, pertahanan, pangan, energi bukan sekadar sektor, tapi ideologi tentang Indonesia yang berdaulat.
Cara pandang prajurit membentuknya: dunia adalah kompetisi, negara harus kuat agar tidak dipermainkan. Di tengah perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, rivalitas AS-China, perang dagang dan perebutan sumber daya, gagasan kemandirian itu relevan.
Masalahnya, negara tidak jadi kuat hanya karena presidennya tegas dan punya modal besar.
Negara kuat mensyaratkan hukum bekerja, birokrasi profesional, pendidikan bermutu, ekonomi produktif, dan korupsi terkendali. Prabowo punya obsesi jelas: swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi, pertahanan, dan pembangunan manusia.
Simbol paling kuat dua tahun ini: Makan Bergizi Gratis (MBG). Secara filosofis, ini investasi generasi. Dalam rancangan APBN 2026, MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima dengan anggaran Rp335 triliun.
Namun hukum pemerintahan sederhana berlaku: semakin besar ambisi, semakin tinggi tuntutan profesionalisme.
Peristiwa keracunan makanan di berbagai daerah yang membuat ribuan siswa dan guru sakit menjadi peringatan keras. Program yang menyangkut makanan puluhan juta anak tidak cukup niat baik. Ia butuh standar gizi, keamanan pangan, rantai pasok, pengawasan, dan pertanggungjawaban ketat.
Pemerintah mengklaim produksi dan cadangan beras meningkat, bahkan menyebut cadangan pemerintah tembus 5,3 juta ton per pertengahan 2026. Capaian penting, tapi swasembada bukan soal menumpuk beras di gudang.
Pertanyaan kritisnya: apakah petani lebih sejahtera? Apakah konsumen dapat harga terjangkau? Apakah produktivitas naik berkelanjutan? Apakah impor benar-benar berkurang tanpa mengorbankan stabilitas harga?
Jawaban butuh data empiris, bukan jawaban politik. Tanpa ekosistem hulu-hilir yang sehat, swasembada hanya jadi slogan.
Prabowo percaya pada strong state. Gagasan itu menarik setelah bertahun-tahun negara dianggap lemah menghadapi kepentingan ekonomi-politik.
Tapi negara kuat punya dua wajah. Wajah pertama: mampu menegakkan hukum, melayani publik, melindungi yang miskin. Wajah kedua: berubah menjadi kekuasaan dominan jika tanpa kontrol institusional.
Demokrasi butuh pemerintah kuat sekaligus masyarakat sipil kuat, presiden efektif sekaligus pers bebas, birokrasi disiplin sekaligus parlemen dan lembaga hukum yang bisa mengontrol. Kekuatan tanpa kontrol mudah tergelincir menjadi otoriter yang tak bertahan lama.
Keahlian Prabowo merangkul lawan menjadi koalisi super besar memang menguntungkan secara praktis: pemerintah tidak direpotkan oposisi parlemen. Namun paradoksnya, semakin besar koalisi, semakin kecil ruang oposisi formal.
Demokrasi butuh yang kalah tetap punya ruang mengawasi yang menang. Oposisi sehat bukan musuh, tapi cermin.
Di sisi lain, terlalu banyak agenda besar – pangan, energi, MBG, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, koperasi, desa, pendidikan, kesehatan – menguji mesin birokrasi. Kabinet yang disebut kegemukan menjadi penentu.
Menteri bukan sekadar pelaksana perintah. Menteri harus jadi penyaring, penerjemah, dan penguji gagasan presiden. Harus berani berkata: “Ini terlalu mahal. Ini berisiko. Ini harus ditunda.”
Kabinet sehat bukan yang selalu kompak setuju, tapi yang berani beda pendapat di ruang rapat, dan kompak setelah keputusan dibuat.
Mendekati dua tahun, setidaknya lima hal perlu perhatian:
Pertama, jangan bergantung pada kekuatan personal presiden. Institusi harus lebih kuat dari figur, karena masa jabatan akan berakhir.
Kedua, perkuat meritokrasi. Jangan biarkan loyalitas politik mengalahkan kemampuan profesional.
Ketiga, jaga disiplin fiskal. Program populis disukai rakyat, tapi setiap rupiah harus punya social return yang jelas.
Keempat, perbaiki komunikasi publik. Kritik bukan sabotase, tapi mekanisme koreksi.
Kelima, jangan samakan negara kuat dengan pemerintah yang tak boleh dikritik. Pemerintah percaya diri justru tidak takut kritik.
Dua tahun ini, Prabowo telah menunjukkan keberanian menetapkan agenda besar ketahanan pangan dan kemandirian. Tapi terlalu dini menyebut berhasil. Arah sudah ada, fondasi baru dibangun. Yang ditunggu rakyat bukan pidato, bukan jumlah program, bukan besarnya koalisi.
Rakyat dengan media sosial di tangan akan terus bertanya: Apakah anak miskin dapat gizi lebih baik? Apakah petani lebih sejahtera? Apakah lapangan kerja bertambah? Apakah hukum semakin dipercaya? Apakah pintu korupsi semakin sempit?
Pada akhirnya presiden tidak dikenang karena seberapa besar kekuasaan yang dikumpulkannya, tapi apa yang ia lakukan dengan kekuasaan itu. Ukurannya sederhana: apakah hidup rakyat biasa menjadi lebih baik?
Genderang menuju 2029 samar sudah ditabuh. Saatnya Prabowo mengevaluasi pembantunya. Seperti sepak bola, pemain yang tidak efektif menggiring bola mesti diganti dengan yang profesional. Meritokrasi lebih penting dari loyalitas yang hanya ingin menggembirakan bos.
(Red/CNN)
Tinggalkan Balasan