Cakrawalanational.news-Padang, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mendorong peningkatan kemudahan pelayanan dan edukasi perpajakan guna memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, pelayanan yang mudah dijangkau serta pemahaman masyarakat mengenai manfaat pajak menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Hal tersebut disampaikan Muhidi saat menghadiri kegiatan Gebyar Pajak, Sabtu (3/10/2026). Ia menilai kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa membayar pajak kendaraan bermotor bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD, saya menyampaikan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah dan seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini,” ujar Muhidi.
Ia menjelaskan, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Sumatera Barat.
Di tengah kebutuhan pembangunan yang terus berkembang, optimalisasi penerimaan pajak perlu dilakukan melalui pendekatan yang tidak hanya menekankan kewajiban masyarakat, tetapi juga mengedepankan pelayanan yang responsif dan edukasi yang berkelanjutan.
Salah satu sektor yang memiliki peran strategis adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penerimaan dari sektor ini menjadi bagian dari PAD yang dapat mendukung berbagai program pembangunan sesuai kewenangan dan prioritas pemerintah daerah.
“Kita tentu ingin masyarakat membayar pajak bukan hanya karena takut terkena sanksi. Lebih dari itu, kita ingin tumbuh kesadaran bahwa membayar pajak merupakan bagian dari tanggung jawab dan kontribusi kita untuk pembangunan daerah,” katanya.
Layanan Mudah Jadi Kunci Tingkatkan Kepatuhan
Muhidi menilai, peningkatan kepatuhan wajib pajak harus diiringi dengan kemudahan akses pelayanan. Masyarakat perlu mendapatkan proses pembayaran yang praktis, jelas, dan tidak menyulitkan.
Karena itu, ia mendorong pengembangan berbagai inovasi pelayanan, mulai dari Samsat keliling, layanan di pusat aktivitas masyarakat hingga pemanfaatan platform digital.
Menurutnya, semakin dekat pelayanan dengan masyarakat, semakin besar pula peluang masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu.
Kemudahan tersebut juga perlu dibarengi dengan penyampaian informasi yang sederhana, terutama mengenai jadwal pembayaran, prosedur administrasi, lokasi pelayanan, serta manfaat pajak bagi pembangunan daerah.
“Semakin dekat dan mudah pelayanan, tentu akan semakin membantu masyarakat dalam memenuhi kewajibannya,” ujarnya.
Selain memperluas akses pelayanan, Muhidi menekankan pentingnya pendekatan edukasi yang lebih kreatif agar pesan mengenai pajak dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat.
Ia mendorong pemanfaatan media sosial, video pendek, radio, komunitas otomotif, kegiatan kemasyarakatan hingga kolaborasi dengan generasi muda sebagai sarana menyampaikan informasi perpajakan secara menarik dan mudah dipahami.
Dengan cara tersebut, edukasi pajak diharapkan tidak hanya berlangsung dalam kegiatan formal, tetapi juga menjadi bagian dari komunikasi sehari-hari di tengah masyarakat.
Transparansi dan Data Akurat Perlu Diperkuat
Di sisi lain, Muhidi menyoroti pentingnya pengelolaan data perpajakan yang akurat untuk mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Data mengenai kendaraan terdaftar, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta wilayah yang masih membutuhkan sosialisasi dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun strategi pelayanan dan edukasi.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga rasa keadilan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Masyarakat yang telah membayar pajak tepat waktu perlu mendapatkan pelayanan yang baik, sementara mereka yang belum memenuhi kewajibannya perlu memperoleh informasi dan pendekatan persuasif sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, pelayanan yang berkualitas, edukasi berkelanjutan, dan penerapan aturan secara proporsional harus berjalan beriringan.
Kepercayaan masyarakat juga perlu diperkuat melalui pengelolaan penerimaan pajak yang transparan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa pajak yang dibayarkan merupakan bagian dari upaya bersama untuk mendukung pembangunan daerah.
“Pajak yang dibayarkan masyarakat menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Manfaatnya diharapkan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan yang semakin baik,” tutur Muhidi.
Kolaborasi Jadi Modal Perkuat PAD
Muhidi menegaskan, peningkatan PAD membutuhkan dukungan dan kerja sama berbagai pihak. Pemerintah daerah, kepolisian, Jasa Raharja, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah nagari, dunia usaha, komunitas, media, serta masyarakat perlu mengambil peran dalam membangun budaya taat pajak.
Ia juga menilai kepatuhan pajak memiliki hubungan dengan keberlanjutan pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang memadai, termasuk jalan, dapat membantu memperlancar mobilitas warga, distribusi barang, serta kegiatan usaha.
Karena itu, Gebyar Pajak diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi awal dari gerakan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
DPRD Sumatera Barat, lanjutnya, terus mendorong sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan agar pelayanan perpajakan semakin baik dan penerimaan daerah dapat dioptimalkan.
“Mari kita jadikan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor sebagai kebiasaan baik yang tumbuh dari kesadaran. Semoga semakin banyak masyarakat yang sadar, semakin mudah masyarakat memenuhi kewajibannya, dan semakin kuat kemampuan Sumatera Barat dalam membiayai pembangunan,” pungkasnya.
Melalui peningkatan kualitas layanan, edukasi yang tepat sasaran, serta pengelolaan yang transparan, upaya memperkuat PAD Sumatera Barat diharapkan dapat berjalan seiring dengan tumbuhnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
(Ril/CNN)
Tinggalkan Balasan