Cakrawalanational.news–Pangkalpinang, Pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ditunda. Penundaan ini dilakukan setelah sekitar 500 nelayan dari Bangka Selatan (Basel) mendatangi Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) untuk menuntut penundaan pengesahan.
Aksi tersebut bertepatan dengan agenda Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang RAPBD TA 2027, Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K, dan Ranperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, di Ruang Paripurna DPRD Babel, Senin (9/11/2026).
Para nelayan melakukan aksi class action atau demonstrasi untuk menuntut agar rapat pengesahan RZWP3K ditunda. Pasalnya, wilayah tangkap mereka di Bangka Selatan belum diikutsertakan atau belum masuk ke dalam wilayah yang diperdakan.
Sementara wilayah yang masuk dalam draf tersebut adalah Batu Beriga, yang merupakan wilayah Bangka Tengah. Kondisi ini membuat nelayan Bangka Selatan merasa wilayah mereka tertinggal dan belum terakomodasi.
Akibatnya, Raperda RZWP3K harus kembali dibahas di Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel sebelum bisa disahkan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Babel, Beliadi kepada wartawan usai rapat paripurna tersebut.
Beliadi yang juga Wakil Ketua II DPRD Babel dari Fraksi Partai Gerindra menjelaskan, dewan menerima aspirasi dan gerakan dari nelayan Bangka Selatan yang meminta agar wilayah tangkap nelayan di perairan tersebut ditetapkan sebagai zona bebas tambang atau zero tambang.
“Dewan akan membahas ulang dan memasukkan usulan dari Bangka Selatan agar wilayah tangkap nelayan di sana dimasukkan ke dalam zona bebas tambang laut,” ujar Beliadi.
Menurutnya, persoalan ini berakar dari proses pengusulan awal pada tahun 2017. Saat itu, usulan dari bupati-bupati terkait dilakukan tanpa komunikasi yang komprehensif dengan masyarakat, sehingga aspirasi nelayan untuk wilayah tangkap sempat terlewat dan justru masuk usulan zona tambang.
“Akar masalahnya, pada pengusulan awal di tahun 2017 oleh bupati-bupati terkait, komunikasi dengan masyarakat belum komprehensif sehingga aspirasi nelayan untuk wilayah tangkap sempat terlewat,” jelasnya.
Sementara untuk wilayah Pulau Belitung, Beliadi memastikan tidak ada usulan perubahan. Belitung tetap dipertahankan sebagai zona bebas tambang.
Ketegasan tersebut, kata dia, terlebih karena Pulau Belitung baru saja mendapatkan status Green Card UNESCO Global Geopark yang harus dipertahankan.
“Untuk wilayah Pulau Belitung dipastikan tidak ada usulan perubahan, tetap zona bebas tambang, terlebih mengingat Pulau Belitung baru saja mendapatkan status Green Card UNESCO Global Geopark yang harus dipertahankan,” tegasnya.
Dengan penundaan ini, DPRD Babel akan membahas ulang draf RZWP3K melalui Banmus agar lebih berpihak pada perlindungan wilayah tangkap nelayan, sekaligus menjaga konsistensi zonasi yang telah disepakati sebelumnya.
(Hairul Anwar)
Tinggalkan Balasan