Baru.png

PPN Tanjungpandan Gelar Forum Konsultasi Publik, Perkuat Transparansi dan Kualitas Pelayanan

banner 120x600

Cakrawalanational.news-Tanjungpandan, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tanjungpandan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pengguna jasa. Salah satunya melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan tema Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan di lingkungan PPN Tanjungpandan Kabupaten Belitung ,Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Senin (9/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Balai Pertemuan Nelayan PPN Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor perikanan, mulai dari unsur pemerintah daerah, instansi terkait, organisasi nelayan, kelompok nelayan hingga pelaku usaha perikanan.

Kepala PPN Tanjungpandan, Kamarudin, S.Pi., M.Si., menyampaikan forum konsultasi publik menjadi langkah penting untuk mengevaluasi sekaligus menyempurnakan standar pelayanan agar semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Melalui forum konsultasi publik ini, kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan dan saran demi penyempurnaan pelayanan di PPN Tanjungpandan,” ujar Kamarudin.

Menurutnya, keterlibatan para pengguna jasa sangat diperlukan untuk memastikan pelayanan yang diberikan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Pelaksanaan forum tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari tindak lanjut hasil evaluasi mandiri Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) PPN Tanjungpandan Tahun 2025.

Libatkan Pengguna Jasa dan Pelaku Usaha Perikanan

Sejumlah unsur dilibatkan dalam forum tersebut, di antaranya pemilik kapal, nakhoda, pengurus kapal perikanan, organisasi nelayan, kelompok nelayan, serta pelaku usaha perikanan.

Keterlibatan berbagai pihak ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai kebutuhan, kendala, serta harapan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan PPN Tanjungpandan.

Peserta juga mendapatkan pemaparan mengenai hasil evaluasi dan tindak lanjut Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I Tahun 2026 sebagai bahan penilaian terhadap kualitas pelayanan yang telah berjalan.

Standar Pelayanan Usaha dan Kesyahbandaran Jadi Pembahasan

Dalam forum tersebut, pembahasan difokuskan pada pemaparan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Layanan pada Tata Kelola Pelayanan Usaha PPN Tanjungpandan.

Selain itu, turut dibahas standar pelayanan dan SOP pelayanan publik di bidang Kesyahbandaran PPN Tanjungpandan.

Kamarudin menegaskan, keberadaan standar pelayanan dan SOP menjadi landasan penting agar setiap proses pelayanan memiliki kepastian, kejelasan, serta dilaksanakan secara konsisten.

“Standar pelayanan dan SOP menjadi pedoman penting bagi kami dalam memberikan pelayanan yang jelas, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Sementara itu, Syahbandar PPN Tanjungpandan, Yovan Aspirandi, menyampaikan bahwa kualitas pelayanan di lingkungan PPN Tanjungpandan saat ini terus menunjukkan perbaikan.

“Ia mengapresiasi partisipasi seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan masukan dan mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan di pelabuhan perikanan tersebut,” Ujar Yovan.

Menurutnya, pembenahan pelayanan akan terus dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pengguna jasa.

“Upaya pembenahan pelayanan akan terus dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Melalui Forum Konsultasi Publik ini, PPN Tanjungpandan berharap terbangun komunikasi dan sinergi yang lebih kuat antara penyelenggara pelayanan dengan masyarakat pengguna jasa.

Masukan dan rekomendasi yang dihimpun dalam forum tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar penyempurnaan standar pelayanan, sehingga PPN Tanjungpandan mampu menghadirkan pelayanan yang semakin terbuka, efektif, profesional, dan berkualitas.

(Pit/CNN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *