Cakrawalanational.news–Pesisir Selatan, Persoalan kondisi Sungai Batang Lumpo menjadi salah satu aspirasi utama masyarakat dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana yang digelar Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, S.IP., ME., di Heler TEJA, Nagari Ampuan Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sabtu (7/11/2026).
Kegiatan yang diikuti sekitar 200 orang masyarakat tersebut tidak hanya menjadi sarana edukasi mengenai penanggulangan bencana, tetapi juga menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan potensi bencana di lingkungan mereka.
Hadir dalam kegiatan tersebut Analis Kebencanaan Ahli Muda BPBD Provinsi Sumbar, Acil Erbara, S.T., Camat IV Jurai Abadi Jaya, S.Sos., M.Si., Wali Nagari Ampuan terpilih Syahrial R., unsur Badan Musyawarah (Bamus), tokoh masyarakat, ninik mamak, bundo kanduang, kalangan pemuda dan pemudi, serta masyarakat setempat.
Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mengenai substansi Perda Nomor 4 Tahun 2023, khususnya terkait upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.
Doni Harsiva Yandra mengatakan, pemahaman masyarakat terhadap regulasi penanggulangan bencana sangat penting. Sebab, upaya mengurangi risiko bencana membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, mulai dari pemerintah hingga masyarakat di tingkat nagari.
Namun, dalam sesi dialog dan penyampaian aspirasi, perhatian warga tertuju pada kondisi Sungai Batang Lumpo yang dinilai berpotensi menjadi sumber ancaman bencana bagi masyarakat Nagari Ampuan Lumpo.
Sejumlah warga menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi aliran sungai tersebut dan berharap pemerintah memberikan perhatian serius melalui langkah perbaikan serta penanganan yang diperlukan.
Masyarakat meminta agar persoalan Sungai Batang Lumpo tidak hanya menjadi pembahasan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi terkait. Terutama dalam upaya mengurangi risiko bencana yang berpotensi mengancam permukiman dan keselamatan warga.
Aspirasi tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam kegiatan sosialisasi. Sebab, kesiapsiagaan masyarakat perlu didukung dengan penanganan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan risiko bencana.
Doni menyambut aspirasi masyarakat tersebut sebagai bagian dari masukan yang perlu diperjuangkan dan dikoordinasikan dengan pihak terkait.
Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Nagari Ampuan Lumpo semakin memahami pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, sekaligus mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi darurat.
“Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2023 ini juga menjadi momentum memperkuat komunikasi antara masyarakat, pemerintah nagari, pemerintah kecamatan, BPBD dan DPRD Sumbar dalam mendorong penanggulangan bencana yang lebih terencana dan berkelanjutan,” harap Doni.
(Ril/CNN)
Tinggalkan Balasan