Cakrawalanational.news-Pangkalpinang, Seminar Eksklusif Ngopi Emas – Ngobrol Pintar Investasi Emas yang digelar Bank Syariah Indonesia (BSI) di Grand Safran Hotel Pangkalpinang, Kamis (22/10/2026), menjadi ajang literasi investasi syariah bagi warga.
Kegiatan ini mengulas produk investasi emas BSI yang secara resmi diluncurkan Presiden Prabowo pada Februari 2025. Sejak diluncurkan, BSI di seluruh Indonesia, termasuk Area Manager Palembang, gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Staf Ahli Wali Kota Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan / Plt Asisten Administrasi Umum Pemkot Pangkalpinang, Syafaruddin, menilai kegiatan ini positif karena membuka akses informasi investasi yang mudah dan tidak rumit.
“Ya, ini kegiatan ngopi emas ya, ngopi pintar investasi emas, ini produknya BSI yang memang secara resmi langsung dilaunching oleh Bapak Presiden Prabowo di bulan Februari tahun 2025,” ujar Syafaruddin.
Menurutnya, BSI tidak tinggal diam setelah peluncuran tersebut. Gerakan literasi dilakukan serentak di seluruh Indonesia agar masyarakat paham bahwa investasi emas bisa diakses siapa saja dengan persyaratan yang tidak sulit.
“Ini merupakan suatu kegiatan yang sangat positif memberikan informasi kepada masyarakat bahwa investasi itu tidak membutuhkan persyaratan yang rumit dan ribet. Ternyata nanti kita akan dengar persyaratannya tidak sangat sulit dan itu siapapun boleh untuk berinvestasi emas,” katanya.
Syafaruddin juga menitipkan pesan agar masyarakat lebih cermat memilih instrumen investasi. Ia mengingatkan agar warga memilih investasi resmi yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar tidak merugikan diri sendiri.
“Harapan kita masyarakat, kami mohon untuk tidak salah dalam berinvestasi. Jadi pilihlah ruang-ruang ataupun bentuk-bentuk investasi yang tidak merugikan. Artinya yang betul-betul resmi dan mendapat pengawasan dari OJK,” tegasnya.
Ngopi Emas BSI di Pangkalpinang menjadi penanda bahwa literasi investasi syariah kini menyasar langsung ke daerah, dengan pesan sederhana: investasi aman itu yang resmi dan diawasi negara.
(HR75)
Tinggalkan Balasan