Cakrawalanational.news–Pangkalpinang, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memastikan akan mengawal ketat pembahasan perubahan anggaran 2026. Fokusnya agar belanja pemerintah daerah tetap tepat sasaran di tengah keterbatasan fiskal.
Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta usai Rapat Paripurna penyerahan perubahan Rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) TA 2026 di Pangkalpinang, Senin (10/8/2026).
“Alhamdulillah hari ini sudah diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung RKUA-PPAS. Di situ kita akan memeriksa nanti bagaimana postur anggaran akhir ini,” kata Edi.
Edi mengatakan DPRD akan mencermati setiap perubahan postur anggaran, terutama program dan kegiatan yang mengalami penyesuaian dari perencanaan awal.
Menurutnya, perubahan anggaran wajar terjadi karena kondisi penerimaan dan kebutuhan belanja bisa berubah sepanjang tahun.
“Duit ini kan direncanakan di awal, nanti di akhir ini bagaimana ada penyesuaian-penyesuaian,” ujarnya.
DPRD tidak hanya akan melihat dari sisi nominal. Alokasi belanja harus punya manfaat nyata dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan keterbatasan fiskal, Edi menekankan pentingnya penentuan skala prioritas agar anggaran tidak terfragmentasi pada program yang minim dampak.
“Kami insyaallah dari DPRD Provinsi akan terus mengawal daripada jalannya Pemerintah Provinsi ini dengan baik,” katanya.
Edi berharap Pemprov Babel dan DPRD mempertahankan sinergi dalam pembahasan perubahan anggaran. Soliditas kedua lembaga dinilai penting agar kebijakan yang disepakati bisa mengoptimalkan sumber daya keuangan daerah.
“Semoga Pemprov dan juga DPRD selalu solid, sama-sama anggaran yang tidak seberapa ini bisa dimaksimalkan benar-benar untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat Provinsi Bangka Belitung ini,” ujarnya.
Rapat Paripurna Senin juga mengagendakan penyampaian usul pendapat DPRD terkait pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
Selanjutnya, perubahan RKUA-PPAS 2026 akan dibahas bersama Pemprov sebagai bagian penyusunan perubahan APBD 2026. DPRD akan mencermati struktur pendapatan, belanja, pembiayaan, serta prioritas program agar sejalan dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan masyarakat.
(HR75)
Tinggalkan Balasan