Cakrawalanational.news–Pangkalpinang, Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan komitmen sebagai kota “zero tambang” dan fokus pada tata kelola pertambangan berkelanjutan di wilayah sekitar.
Hal itu disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Juhaini saat mewakili Walikota menjadi keynote speaker dalam Rapat Kerja (Raker) BKS Dosen Fakultas Hukum PTN Wilayah Barat Tahun 2026 di Swiss-Bell Hotel, Kamis (16/7/2026).
Dengan mengusung tema “Sinergi Hukum dan Inovasi Akademik dalam Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan di Era Transisi Energi dalam Perspektif Pembangunan Kota Pangkalpinang”, Juhaini menekankan bahwa keberlanjutan bukan hanya tanggung jawab daerah penghasil SDA.
“Keberlanjutan bukan tentang daerah yang memiliki sumber daya alam, melainkan tentang bagaimana setiap daerah mengambil tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan,” ujar Juhaini.
Meski berstatus zero tambang, Juhaini menyebut aktivitas ekonomi pertambangan di sekitar Pangkalpinang tetap berpengaruh terhadap struktur ekonomi kota.
Ia juga menyoroti kondisi geografis Pangkalpinang yang berbentuk cekung dengan titik nol di Taman Sari. Saat ini indeks kerentanan bencana kota masih di angka 0,28 atau tergolong rendah.
“Angka ini menjadi sesuatu yang harus segera kita ambil solusi dan mitigasi,” terangnya.
Juhaini menegaskan, Pangkalpinang memilih jalur kepemimpinan sebagai kota yang membangun tata kelola cerdas, kolaboratif, dan berkelanjutan, bukan sebagai kota tambang.
Kegiatan ini dihadiri para dosen hukum dari PTN se-Wilayah Barat yang tergabung dalam BKS FH PTN.
(HR75)
Tinggalkan Balasan