Saipul: Tentu besok pagi kami akan koordinasi dengan DPRD dan langsung lapor ke Gubernur
Cakrawalanational.news–Pangkalpinang, Gelombang Penerimaan Peserta Didik Baru 2026/2027 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyisakan masalah. Ratusan lulusan SMP belum mendapatkan tempat di SMA dan SMK negeri. Jika tidak segera ada penanganan, mereka terancam putus sekolah.
Keterbatasan daya tampung sekolah negeri menjadi penyebab utama. Di sejumlah kabupaten/kota, jumlah pendaftar jauh melampaui kuota yang tersedia. Sementara opsi sekolah swasta terbentur biaya yang tidak terjangkau sebagian besar orang tua.
“Anak sudah lulus SMP, nilainya cukup. Tapi pas daftar ke SMAN dan SMKN penuh semua. Mau ke swasta keberatan biaya. Kalau tidak segera ditampung, anak ini bisa berhenti sekolah setahun bahkan selamanya,” kata Ani, salah satu orang tua murid di Pangkalpinang, Sabtu (11/7/2026).
Masalah ini paling banyak terjadi di jenjang SMA dan SMK. Jumlah sekolah negeri tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMP setiap tahun. Padahal usia 15-17 tahun merupakan masa krusial untuk melanjutkan pendidikan agar tidak tertinggal.
Dinas Pendidikan Provinsi Babel belum merilis data resmi jumlah anak yang belum tertampung. Namun berdasarkan aduan yang masuk ke sejumlah sekolah dan media, angkanya mencapai ratusan siswa.
Dampak dari tidak tertampungnya siswa di titik ini dinilai besar. Anak rawan kehilangan arah, rentan bekerja di sektor informal yang tidak layak, dan pada akhirnya bisa mengganggu peningkatan kualitas SDM di Babel.
Merespons kondisi tersebut, para orang tua/wali mendesak Pemprov Babel, Dinas Pendidikan, dan DPRD segera mengambil langkah. Ada 4 poin tuntutan yang disampaikan:
1. Penambahan rombongan belajar di SMAN dan SMKN negeri yang kelebihan pendaftar.
2. Kerja sama dengan sekolah swasta melalui skema subsidi atau BOS Afirmasi agar biaya lebih terjangkau.
3. Penyediaan sekolah alternatif dan Paket C setara SMA/SMK dengan dukungan pemerintah daerah, sambil menunggu kursi di sekolah formal.
4. Pendataan by name by address terhadap anak yang belum tertampung agar dapat segera diintervensi, terutama yang tempat tinggalnya dekat dengan sekolah tujuan.
“Kami meminta Pemprov Babel, Dinas Pendidikan, dan DPRD segera duduk bersama. Negara wajib hadir memastikan setiap anak usia sekolah mendapatkan haknya untuk melanjutkan ke SMA/SMK,” tegas perwakilan orang tua.
Orang tua juga menyinggung pernyataan Gubernur Bangka Belitung beberapa hari lalu di salah satu media online yang menyebut tidak ada anak di Babel yang putus sekolah.
“Seharusnya Dinas Pendidikan Babel segera melakukan pendataan anak yang belum tertampung dan masih menunggu sekolah sesuai keinginan orang tua, terutama yang jaraknya dekat dengan rumah. Kami berharap pernyataan Bapak Gubernur diikuti dengan solusi nyata agar anak kami bisa sekolah,” ujar orang tua/wali murid lainnya.
Menanggapi berita ini, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Plt Kadisdikbud, Saipul Bakhri memberikan jawaban hingga sampai saat ini katanya, pihak dinas pendidikan masih melakukan tracking terhadap anak-anak yang berdampak tersebut.
“Tentu besok pagi kami akan koordinasi dengan DPRD dan langsung lapor ke Gubernur”, jelas Saipul, Minggu (12/7/2026) sembari menambahkan terkait biaya sekolah bagi yang kurang mampu, Pemprov akan memberikan beasiswa serta membahas ke Sekolah swasta dan memberikan alternatif sekolah negeri lain seperti di Bangka Tengah (Teru-red).
“Kemarin sudah ada anak-anak Pangkalpinang mendaftar masuk ke SMA Negeri di Desa Teru Bangka Tengah”, pungkasnya.
(Fd)
Tinggalkan Balasan