Cakrawalanational.news-Jakarta, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) melalui Komisi Politik dan Kebijakan Publik akan melaporkan dugaan persoalan dalam proyek Penanganan Longsoran Ruas Jalan Awonio–Lapuko dan Penanganan Drainase Ruas BTS Konawe Selatan–Kota Kendari Tahun Anggaran 2025 senilai Rp7,84 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Pelaporan tersebut akan dibarengi dengan aksi demonstrasi di depan Gedung KPK pada Senin (15/6/2026), sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara yang bersumber dari APBN.
Ketua Komisi Politik dan Kebijakan Publik PB HMI MPO, Indra Dapa Saranani, mengatakan pihaknya meminta KPK melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan proyek, termasuk Kepala BPJN Sulawesi Tenggara.
“Kami mendesak KPK memastikan proyek tersebut dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, kontrak kerja, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Indra.
Selain itu, PB HMI MPO juga meminta KPK memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan proyek tersebut.
Menurut Indra, langkah ini merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara.
“Kami berharap KPK menindaklanjuti laporan ini secara profesional dan independen demi menjaga integritas tata kelola anggaran publik,” tegas Indra Dapa Saranani, Ketua Komisi Politik dan Kebijakan Publik PB HMI MPO. (Red)
Tinggalkan Balasan