Cakrawalanational.news–Pangkalpinang, Realisasi PAD Kota Pangkalpinang tembus Rp100,6 miliar hingga Mei 2026. Naik dari Rp89,2 miliar pada periode yang sama 2025. Meski begitu, Kementerian Dalam Negeri meminta pemkot menggenjot sektor parkir, sampah, hingga pajak untuk menutup penurunan dana transfer pusat.
“Kita tidak akan menaikkan tarif. Yang kita lakukan adalah optimalisasi pendapatan dari sektor yang sudah ada,” kata Walikota Pangkalpinang Profesor Saparudin usai asistensi APBD 2026 di Ruang Rapat SRC, Senin (8/6/2026).
Asistensi virtual dihadiri Inspektur Jenderal Kemendagri Dr. Andi Muhammad Yusuf dan Auditor Okky Pardede. Hasilnya stunting Pangkalpinang lebih baik dari nasional, kemiskinan di bawah rata-rata, IPM jauh melampaui nasional. Namun tingkat pengangguran masih sedikit di atas nasional.
Kemendagri menyoroti kapasitas fiskal daerah tertekan akibat dana transfer turun. Solusinya optimalisasi retribusi parkir, sampah, dan pajak daerah.
Saparudin menyebut APBD 2026 pada prinsipnya sudah penuhi ketentuan. Untuk efisiensi, pemkot pangkas pos belanja termasuk perjalanan dinas. “Kementerian terus dorong daerah optimalisasi dan pengurangan belanja,” ujarnya.
Langkah itu didukung DPRD yang turut menghemat anggaran. “Besaran anggaran di perencanaan mengakomodasi tugas kelembagaan, tapi tetap dievaluasi agar efektif,” kata Prof Udin sapaan akrabnya.
Salah satu sumber PAD baru dividen PDAM. Laba 2025 Rp4 miliar, pemkot dapat 15 persen. Prof Udin menegaskan optimalisasi juga menyasar pajak, retribusi, dan dividen BUMD tanpa beban baru ke warga.
Ia berharap pusat tak memangkas dana transfer sekaligus. “Kalau ada pengurangan, lakukan bertahap agar daerah tetap bisa jaga belanja modal dan infrastruktur,” ucapnya.
Asistensi juga dihadiri Pj Sekda Budiyanto, Plt Kepala Bakeuda Syafarudin, Inspektur Muhammad Syahrial, dan Kepala Bapperida Billy Jawari.
(HR75)
Tinggalkan Balasan