banner

Ketua DPRD Babel Janji Tindaklanjuti Aspirasi Mahasiswa, Sorot Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan

banner 120x600

Cakrawalanational.news-Pangkalpinang, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya menegaskan komitmennya menindaklanjuti aspirasi masyarakat, khususnya yang disuarakan mahasiswa, dalam rapat paripurna DPRD Babel, Rabu [6/5/2026].

Dalam penyampaiannya, Didit memaparkan sejumlah kebijakan yang telah dijalankan Pemprov Babel sejak dipimpin Gubernur Hidayat Arsani. Salah satunya peningkatan kesejahteraan tenaga honorer.

“Sejak Pak Dayat menjadi Gubernur, gaji honor paling kecil Rp2.900.000, setara UMR Bangka Belitung. Selain itu, 330 guru non-PNS juga sudah dapat subsidi di luar gaji sebesar Rp2.400.000,” ujarnya yang disambut tepuk tangan hadirin.

Didit juga menyebut kebijakan penghapusan SPP untuk jenjang SMA di Babel telah diberlakukan sejak Januari 2026. Langkah ini disebut sebagai upaya meringankan beban masyarakat di sektor pendidikan.

Pemprov Babel bersama DPRD juga mengalokasikan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu, baik di dalam maupun luar daerah. Program serupa diberikan bagi mahasiswa berprestasi untuk mendukung peningkatan kualitas SDM.

“Program-program ini tentu butuh pengawasan bersama agar benar-benar tepat sasaran,” kata Didit.

Menanggapi isu ketenagakerjaan yang disoroti mahasiswa, Didit menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja untuk segera memanggil perusahaan yang karyawannya meninggal dunia guna dimintai klarifikasi.

“Besok pagi saya minta Disnaker panggil perusahaan tersebut. Sekalian juga panggil seluruh perusahaan terkait persoalan jam kerja buruh,” tegasnya.

Didit menyampaikan Pemprov Babel telah menghibahkan lahan 2,6 hektare kepada Universitas Bangka Belitung. Kabar ini disambut antusias mahasiswa yang hadir.

Ia juga menyebut program jaminan sosial tenaga kerja sudah mulai dijalankan pemerintah daerah. Didit mengajak mahasiswa untuk terus memantau dan terlibat aktif dalam pengawasan kebijakan.

Terkait tuntutan evaluasi izin usaha pertambangan, Didit menjelaskan hal itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, DPRD Babel akan menyurati pemerintah pusat berdasarkan aspirasi yang diterima.

“Kami akan kirim surat resmi agar bisa ditindaklanjuti di tingkat pusat,” ujarnya.

Menutup penyampaian, Didit mengajak perwakilan mahasiswa hadir dalam forum lanjutan untuk membahas setiap poin tuntutan secara rinci.

“Kami harap adik-adik bisa hadir saat kami undang. Kita bahas satu per satu. Sepakat?” ujarnya, dijawab serempak audiens, sepakat.

(HR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *