.
Cakrawalanational.news-Tapteng, Pemerintah Desa Gunung Kelambu, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, menggelar forum klarifikasi terbuka bersama masyarakat menyusul beredarnya video yang menyebut bantuan pemerintah tidak pernah diterima warga.
Klarifikasi dipimpin langsung Kepala Desa Gunung Kelambu, Sudarma Body Kusuma, didampingi perangkat desa dan disaksikan masyarakat serta awak media, Senin (23/2/2026), di Kantor Desa setempat.
Bantuan Disalurkan Sesuai Prosedur
Sudarma menegaskan bahwa informasi yang menyebut bantuan tidak pernah disalurkan adalah tidak benar. Ia memastikan seluruh bantuan telah dibagikan berdasarkan data resmi yang diverifikasi instansi terkait.
“Kami sengaja mengundang masyarakat agar semuanya jelas dan transparan. Bantuan sudah disalurkan sesuai mekanisme. Tidak benar jika disebut tidak ada bantuan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, bantuan terakhir berupa 5 ton beras dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah dibagikan secara merata kepada warga terdampak.
Menurutnya, pemerintah desa tidak memiliki kewenangan mengubah atau menambah daftar penerima di luar data yang telah ditetapkan.
Warga Akui Telah Terima Bantuan
Dalam forum tersebut, warga yang sebelumnya muncul dalam video viral, Rettauli Silalahi, turut memberikan klarifikasi.
Dalam video yang beredar, ia sempat menyatakan tidak menerima bantuan. Namun di hadapan masyarakat dan aparat desa, ia mengakui telah menerima bantuan berupa beras dan kebutuhan pokok lainnya.
Rettauli menjelaskan pernyataannya dipicu rasa kecewa karena peralatan rumah tangga miliknya, seperti kompor dan periuk, hancur akibat banjir dan belum memperoleh bantuan pengganti.
“Kompor dan periuk saya hancur akibat banjir. Itu yang membuat saya kecewa,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Desa menegaskan bahwa bantuan perlengkapan rumah tangga hingga kini memang belum tersedia di tingkat desa.
“Yang kami terima dan salurkan saat ini adalah sembako dan kebutuhan pokok. Untuk kompor dan perkakas rumah tangga memang belum ada kami terima. Jika ada, pasti kami bagikan. Tidak mungkin kami menyembunyikan hak masyarakat,” tegasnya.
DTH Masih Dicairkan Bertahap
Terkait Dana Tunggu Hunian (DTH), Sudarma menyampaikan bahwa pendataan telah dilakukan sesuai kategori dampak dan telah diserahkan kepada pihak berwenang. Namun pencairan masih berlangsung secara bertahap.
“Data sudah kami serahkan sesuai prosedur. Kami tidak pernah menahan bantuan. Pencairan dilakukan bertahap oleh instansi terkait,” katanya.
Ia menekankan bahwa DTH hanya diberikan kepada penerima yang telah diverifikasi secara resmi.
Normalisasi Sungai Diusulkan
Selain isu bantuan, pemerintah desa juga memastikan bahwa usulan normalisasi sungai yang kerap memicu banjir telah diajukan kepada instansi terkait, termasuk permintaan dukungan alat berat.
Namun, pelaksanaannya berada di luar kewenangan pemerintah desa.
“Pengajuan sudah kami sampaikan. Kami berharap segera direalisasikan agar potensi banjir bisa diminimalisir,” ujarnya.
Jaga Kepercayaan Publik
Melalui forum terbuka tersebut, Pemerintah Desa Gunung Kelambu menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
Klarifikasi ini diharapkan mengakhiri polemik yang berkembang dan mengembalikan fokus pada percepatan penanganan pascabencana serta upaya pencegahan banjir ke depan.
(YAS/CNN)
