.
Cakrawalanational.news-Padang, DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Provinsi Sumbar menggelar Rapat Paripurna penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RAPBD Tahun Anggaran 2026 di ruang sidang utama DPRD, Selasa (30/9).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, didampingi Wakil Ketua Iqra Chissa, Sekwan Maifrizon, serta anggota dewan. Dari pihak eksekutif hadir Wakil Gubernur Vasco Ruseimy, jajaran Forkopimda, Sekda, pimpinan OPD, perbankan, dan BUMD.
Muhidi mengingatkan adanya tantangan besar akibat berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari pemerintah pusat.
“Alokasi TKDD tahun 2026 ditetapkan Rp2,75 triliun, turun Rp664 miliar dari 2025. Pengurangan terbesar ada pada pos DAU dan DBH, yang akan berdampak langsung pada ruang fiskal APBD,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya kerja keras DPRD dan Pemprov mencari solusi, termasuk upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, Wakil Gubernur Vasco Ruseimy dalam Nota Pengantar RAPBD menyampaikan tema pembangunan 2026 adalah “Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan.” Prioritas diarahkan pada pertanian, perikanan, pariwisata, serta UMKM berbasis nilai tambah lokal.
“RAPBD 2026 diproyeksikan memiliki pendapatan Rp6,15 triliun, terdiri dari PAD Rp2,92 triliun, pendapatan transfer Rp3,18 triliun, dan lain-lain pendapatan sah Rp44 miliar. Belanja daerah Rp6,14 triliun, dengan surplus Rp10 miliar,” papar Vasco.
Alokasi belanja terbesar masih untuk belanja operasi Rp4,68 triliun, belanja modal Rp477 miliar, belanja transfer Rp957 miliar, dan belanja tidak terduga Rp25 miliar.
Meski ada penurunan TKDD, Pemprov Sumbar menyatakan siap melakukan refocusing anggaran bersama DPRD agar RAPBD 2026 segera ditetapkan.
Rapat ditutup dengan penegasan Ketua DPRD bahwa pembahasan akan berlanjut sesuai jadwal. Fraksi-fraksi DPRD dijadwalkan menyampaikan pandangan umum terhadap RAPBD 2026 pada Jumat, 3 Oktober 2025.
(Ril)
