Cakrawalanational.news–Pangkalpinang, Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penolakan warga terhadap aktivitas penambangan pasir di Perairan Teluk Uber, Sungailiat, belum menghasilkan keputusan. Pasalnya, pihak perusahaan dan camat tidak hadir dalam rapat tersebut.
RDP digelar di Ruang Banmus DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Kamis (19/11/2026).
Ketua DPRD Provinsi Babel, Didit Srigusjaya, mengatakan pihaknya akan menggelar RDP lanjutan agar semua pihak bisa didengar. DPRD juga akan mengundang Bupati Bangka dan pihak perusahaan.
“Ya, RDP hari ini kita akan mengadakan RDP lagi supaya kita nih jelas, kita akan undang pihak perusahaan juga, kita akan undang Bupati Bangka juga karena yang punya wilayah beliau,” ujar Didit usai RDP.
Menurut Didit, meski kewenangan perda zonasi ada di provinsi, namun yang menggunakan adalah kabupaten/kota. Karena itu keterangan dari Pemerintah Kabupaten Bangka dibutuhkan.

“Ya, memang wewenangnya provinsi tapi kita kan pengen tahu tata ruang wilayah seperti apa. Karena ini kan yang tidak hadir, perusahaan tidak hadir, Pak Camat enggak hadir maka biar komplit, biar semuanya kita dengar aspirasi maka kita butuh rapat satu kali lagi,” katanya.
Didit menegaskan, DPRD bukan bicara soal wewenang, melainkan administrasi wilayah. Ia mencontohkan, usulan perubahan status kawasan tambang ke zona A dari Bupati Bangka Selatan dan Bangka Barat tidak bisa dibahas tanpa usulan bupati.
“Kita akan lihat dasar hukumnya seperti apa. Ya, dasar kita mengevaluasi apa. Nah maka kita butuh keterangan dari Pemerintah Bangka juga. Karena ini kan wilayah administrasi mereka,” tandasnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Babel akan langsung meninjau lokasi pada Jumat pagi.
“Intinya akan kita tindak lanjut dan besok pagi kita akan langsung ke lapangan meninjau lokasi,” pungkasnya.
Sementara itu, tokoh masyarakat Sungailiat di Teluk Uber, Abon mempertanyakan proses perizinan PT BBE. Menurutnya, sejak awal masyarakat sudah menolak aktivitas tambang tersebut.

“Masalah perizinannya kan kami pertanyakan. Itu prosesnya sudah benar atau belum, begitu. Soalnya dari pertama memang terjadi penolakan di masyarakat Teluk Uber,” ujar Abon.
Ia juga mempertanyakan klaim adanya masyarakat yang menerima kegiatan PT BBE. Menurutnya, pada 2024 masyarakat sudah bermusyawarah dan mayoritas menolak.
“Jadi kalaupun mereka, ada pihak-pihak yang mengaku-ngaku bahwa masyarakat menerima kegiatan di PT BBE, itu juga kami pertanyakan juga siapa? Karena kami sudah sepakat, Pak. Tahun 2024 kami mengadakan musyawarah, ternyata mayoritas masyarakat itu menolak,” katanya.
“Jadi kalau memang ternyata tiba-tiba ada pihak yang mengaku-ngaku, ya menurut saya itu merusak demokrasi. Jadi janganlah PT BBE itu mengadu domba masyarakat di Teluk Uber, seperti itu,” tambahnya.
Alasan penolakan tersebut, lanjut Abon, karena aktivitas tambang dinilai merusak lingkungan dan berada di zona tangkap nelayan. Lokasi tambang juga berada di depan Pantai Tikus Mas sehingga dikhawatirkan berdampak pada pelaku usaha pariwisata.
“Ya, alasan yang pertama pasti itu merusak lingkungan, itu pertama. Untuk nelayan sendiri, itu kan memang zona tangkap nelayan. Terus di samping itu, posisi kegiatan tambang itu kan berada di depan Pantai Tikus Mas,” jelasnya.
Dengan adanya tambang pasir itu, lanjut Abon bisa jadi nanti terjadi abrasi. “Boleh saya katakan, Tikus Mas itu mungkin satu saat akan habis,” terangnya.
Abon menyebut dialog dengan perusahaan pernah dilakukan, namun selalu buntu karena warga tetap menolak. Sosialisasi pernah digelar di kelurahan dan di Hotel ST 12, namun juga berakhir penolakan.
“Oh, dialog. Pernah, tapi selalu buntu. Terjadi penolakan terus,” ujarnya.
Ia juga menyoroti tidak adanya verifikasi lapangan meski penolakan sudah diketahui sejak awal. Hal itu sempat dipertanyakan anggota dewan dalam RDP.
“Tadi juga dipertanyakan di dalam sama Ibu anggota dewan, Ibu Maryam ya? Itu kan dipertanyakan, ‘Kan kalian sudah tahu dari ada penolakan, kok tidak ada verifikasi di lapangan?’ gitu kan,” ucapnya.
(HR75)










Tinggalkan Balasan