Cakrawalanational.news–Pangkalpinang, Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang Babel mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri RI secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (20/7/2026) pukul 08.00 WIB dari Ruang Smart Room Center atau SRC.
Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si. Rapat tersebut diikuti oleh seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia guna memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Mewakili Walikota Pangkalpinang, rapat dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini. Turut mendampingi, Inspektur, Kepala Bapperida, Dinas Koperasi Perdagangan dan UMKM, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Kabag Perekonomian dan SDA.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), pada Juni 2026 Kota Pangkalpinang mencatat inflasi bulanan month to month sebesar 0,30 persen. Inflasi tahunan year on year tercatat 2,28 persen, sementara inflasi tahun kalender year-to-date sebesar 0,73 persen. Capaian tersebut masih berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional 2,5 ± 1 persen.
Kelompok transportasi menjadi penyumbang utama inflasi pada Juni 2026, baik secara bulanan maupun tahunan. Komoditas yang memberikan andil terbesar antara lain bensin, angkutan udara, daging ayam ras, dan emas perhiasan. Kenaikan harga dipengaruhi oleh meningkatnya tarif angkutan udara, penyesuaian harga BBM nonsubsidi, serta masih terbatasnya pasokan daging ayam di pasaran.
Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri agar seluruh pemerintah daerah terus meningkatkan upaya pengendalian inflasi. Upaya tersebut meliputi pemantauan harga harian, menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan, memperkuat pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah, serta mengoptimalkan kerja sama antardaerah.
Selain itu, pemerintah daerah diminta mengantisipasi dampak fenomena El Niño yang berpotensi mengganggu produksi pangan dan memicu kenaikan harga komoditas strategis.
Khusus bagi pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Indonesia Timur, Kemendagri meminta agar segera melakukan langkah konkret untuk mengendalikan Indeks Perkembangan Harga melalui intervensi cepat, penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah, serta menjaga kelancaran distribusi komoditas penyumbang inflasi.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemerintah Kota Pangkalpinang akan terus memperkuat koordinasi dengan TPID, Perum Bulog, instansi vertikal, distributor, dan seluruh pemangku kepentingan. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan pokok, serta mempertahankan inflasi daerah tetap terkendali demi menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian daerah.
(Hairul Anwar)
Tinggalkan Balasan