Cakrawalantional.news–Pasaman Barat, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Ali Muda, SH, mendorong penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan nagari melalui Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari.
Kegiatan tersebut digelar di Gedung Pertemuan Kuamang Alai, Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Minggu (9/8/2026).
Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya DPRD Sumatera Barat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang mengatur pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan nagari.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabid KMA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, Pratama Winia Nazwir, SSTP, M.Si., serta Sekretaris Nagari Kuamang Alai.
Ali Muda mengatakan, Perda Nomor 8 Tahun 2021 memiliki peran penting dalam memperkuat kapasitas masyarakat sekaligus mendorong pemerintahan nagari agar mampu menjalankan tugas dan kewenangannya secara optimal.
Menurutnya, nagari sebagai pemerintahan yang berada paling dekat dengan masyarakat memiliki posisi strategis dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
“Melalui sosialisasi ini, kami ingin masyarakat mengetahui dan memahami hak, peran, serta tanggung jawabnya dalam pembangunan nagari. Begitu juga dengan pemerintahan nagari, agar dapat menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Ali Muda.
Ia menegaskan, pemberdayaan masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Keterlibatan aktif masyarakat dan seluruh unsur yang ada di nagari juga sangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan secara partisipatif dan sesuai kebutuhan warga.
Karena itu, pemahaman terhadap aturan yang mengatur pemerintahan dan pemberdayaan nagari perlu terus ditingkatkan. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan semakin aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan.
Ali Muda juga berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang dialog antara masyarakat, pemerintahan nagari, dan pemerintah daerah. Berbagai aspirasi serta persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat nagari dapat disampaikan secara langsung sehingga menjadi bahan evaluasi dan perhatian pemerintah.
“Harapan kita, komunikasi antara masyarakat dengan pemerintahan nagari maupun pemerintah daerah semakin terbuka. Aspirasi yang disampaikan masyarakat tentu menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan yang lebih baik,” katanya.
(Ril/CNN)
Tinggalkan Balasan