Baru.png

Pemkot Pangkalpinang Pertahankan Status Zero Tambang, Sinkronkan RTRW dan RZWP3K

banner 120x600

Cakrawalanational.news–Pangkalpinang, Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang menegaskan komitmennya untuk mempertahankan status zero tambang di wilayah perkotaan melalui evaluasi dan sinkronisasi regulasi tata ruang.

Langkah ini dilakukan untuk menyelaraskan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kebijakan bebas tambang di Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) tersebut sejatinya telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030.

Sebelumnya, pada 7 Mei 2026, Walikota Pangkalpinang menyatakan bahwa Pemkot tengah mengevaluasi keberadaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih tercantum dalam peta tata ruang, di mana tercatat masih ada sekitar 704 hektare wilayah yang masuk dalam IUP PT Timah.

Penegasan serupa kembali disampaikan Walikota Pangkalpinang, Saparudin pada Agustus 2026 lalu bahwa Pangkalpinang tidak memiliki wilayah pertambangan dan melarang segala bentuk aktivitas penambangan di wilayahnya.

Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pangkalpinang, David Oktaviandi, menjelaskan bahwa sinkronisasi regulasi RTRW dan RZWP3K sangat krusial mengingat arah pembangunan Pangkalpinang berfokus pada empat sektor utama, yakni ekonomi perikanan, pariwisata, industri pengolahan, dan ekonomi lingkungan.

“Secara tipologi, Pangkalpinang merupakan kota jasa dan perdagangan yang menjadi pusat aktivitas dari kabupaten-kabupaten di sekitarnya”, ungkap David usai rapat koordinasi (Rakor) inventarisasi data dan aspirasi terkait usulan perubahan zona pertambangan menjadi zona perikanan tangkap di Ruang Rapat Pansus DPRD Provinsi Babel, Kamis (19/11/2026).

Oleh karena itu lanjut David, pengelolaan wilayah difokuskan pada empat sektor tersebut, dan di luar itu hanya sebatas fungsi pendukung.

Terkait sektor kelautan dan perikanan, Ia menambahkan, bahwa subsektor perikanan tangkap di Kota Pangkalpinang telah berjalan optimal. Namun, tingginya permintaan pasar luar negeri membuat sekitar 50 persen hasil tangkapan ikan berkualitas ekspor langsung diserap oleh empat perusahaan eksportir yang beroperasi di Pangkalpinang.

Meski separuh hasil tangkapan nelayan lokal terserap pasar ekspor, David memastikan pasokan dan ketersediaan ikan untuk konsumsi masyarakat domestik di Kota Pangkalpinang tetap aman dan tercukupi.

“Keberadaan eksportir tentu tidak bisa kita larang karena mereka menyerap ikan-ikan kelas ekspor. Untuk menutupi kebutuhan konsumsi lokal, pasokan ikan di Pangkalpinang disuplai dari daerah penyangga seperti Sadai (Bangka Selatan), Kurau (Bangka Tengah), dan Sungailiat (Bangka). Pasokan dari daerah sekitar ini masuk karena harga jual di Pangkalpinang terbilang lebih kompetitif,” pungkasnya.

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Pangkalpinang, Billy Jawari melalui telepon WhatsApp belum berhasil dihubungi, terlihat nada memanggil.

(HR75)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *