Cakrawalanational.news-Pangkalpinang, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya menyoroti panjangnya antrean bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai sudah melewati batas kewajaran dan mulai memukul ekonomi hingga kehidupan sosial masyarakat.
Hal itu disampaikannya setelah menerima audiensi perwakilan ulama se-Bangka yang mengeluhkan kondisi riil di lapangan, Selasa (27/10/2026).
Didit mengungkapkan dampak antrean tidak hanya menyulitkan mobilitas warga, tetapi juga merembet ke distribusi barang kebutuhan pokok.
“Bahkan, beliau banyak rugi gara-gara tidak ada BBM, tidak bisa menyuplai, sehingga terjadi barang-barangnya busuk,” ujar Didit menirukan keluhan salah seorang pedagang dalam pertemuan tersebut.
Tak hanya ekonomi, ibadah warga pun terganggu. Didit menyebut ada warga yang tidak sempat shalat Magrib hingga terlewat Isya karena masih terjebak antrean.
“Banyak juga orang antre tidak bisa atau tidak shalat Magrib, bahkan Isya juga lewat gara-gara antre BBM. Nah, ini menurut kita sudah di luar batas kewajaran,” tegasnya.
Didit menyebut pihaknya telah memetakan kendala. Salah satunya, ada indikasi ketidakadilan di internal SPBU yang perlu ditelusuri lebih dalam.
“Tadi kita dengar sendiri bahwa mereka menyampaikan bahwa ada indikasi juga di internal SPBU juga yang tidak fair,” katanya.
Namun, DPRD Babel menegaskan tidak ingin terjebak mencari siapa yang salah. Fokusnya adalah mencari solusi konkret.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Babel telah mengundang General Manager Pertamina, Kapolda Babel, pihak eksekutif, dan seluruh pemilik SPBU untuk rapat koordinasi.
“Akan tetapi kita ke depan tidak mencari masalah, tapi cari solusi. Maka insyaallah, kami sudah mengundang pihak GM Pertamina, Bapak Kapolda, eksekutif, dan seluruh pemilik SPBU untuk bisa hadir hari Kamis jam 13.00 tanggal 29 Oktober 2026 di Ruang Banmus. Kita harus selesaikan ini,” ungkap Didit.
Didit mengingatkan jika dibiarkan, antrean BBM berpotensi menjadi persoalan sosial yang lebih luas di Bangka Belitung. Ia meminta pemerintah daerah, DPRD, dan Pertamina segera mengambil langkah bersama agar distribusi BBM kembali normal.
(HR75)
Tinggalkan Balasan