Cakrawalanational.news-Padang, Ketua Komisi VI DPRD Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan guna mempercepat perbaikan infrastruktur, khususnya ruas jalan rusak yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar.
Menurut Doni, saat ini skema pembiayaan pembangunan infrastruktur masih banyak bergantung pada program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), yang difokuskan untuk pemulihan wilayah terdampak bencana.
“R3P memang diperuntukkan bagi daerah terdampak bencana sebagai upaya pemulihan dan pembangunan kembali secara terstruktur,” ujar Doni di Padang, Minggu (3/5/2026).
Namun, ia menegaskan bahwa persoalan jalan rusak di Sumatera Barat sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum bencana melanda. Berdasarkan data sebelumnya, kondisi jalan provinsi terdiri dari 59,6 persen dalam kondisi baik, 10,9 persen sedang, 7,5 persen rusak ringan, dan 22 persen rusak berat.
“Artinya, sebelum bencana pun kita sudah menghadapi persoalan infrastruktur. Jadi ini bukan semata dampak bencana, tetapi memang ada pekerjaan rumah yang belum tuntas,” kata Doni yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbar.
Doni mengakui masih banyak infrastruktur rusak yang tidak berkaitan dengan bencana dan belum mendapat penanganan maksimal. Menurutnya, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu penyebab utama lambatnya proses perbaikan.
“Di luar bencana, banyak jalan dalam kondisi rusak. Ini yang menjadi tantangan, karena tidak semuanya bisa terakomodasi dalam skema R3P,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan dan perbaikan jalan membutuhkan anggaran yang besar, sementara kemampuan keuangan daerah masih terbatas sehingga pemerintah harus menetapkan skala prioritas.
Sebagai solusi, Doni mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif memanfaatkan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah yang disiapkan pemerintah pusat.
“Kami mendorong agar pemerintah daerah lebih proaktif memanfaatkan dan mengoptimalkan program Inpres Jalan Daerah,” tegasnya.
Menurut Doni, program tersebut merupakan peluang strategis untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.
Doni berharap pemerintah daerah menyiapkan perencanaan dan pengusulan program secara matang agar peluang memperoleh dukungan anggaran dari pusat tidak terlewatkan.
“Kuncinya ada pada kesiapan daerah, baik dari sisi perencanaan maupun pengajuan. Kalau itu optimal, perbaikan infrastruktur bisa berjalan lebih cepat,” ujarnya.
Ia optimistis, melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat dapat berlangsung lebih merata, efektif, dan berkelanjutan.
(Ril/CNN)
