.
Cakrawalanational.news-Pangkalpinang, Proyek rehabilitasi dan renovasi madrasah dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), yang merupakan inisiatif Presiden RI Prabowo Subianto disinyalir tak dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Padahal Proyek ini menelan dana yang besar, sekitar Rp 19 miliar lebih dan dilaksanakan di 5 lokasi, yaitu MTSS Al Istiqomah Bangka, MI Swasta Al Islam Bangka, MIN 2 Bangka, MIN 1 Bangka Tengah, dan GEDUNG Ra Perwanida 3 Pangkalpinang.
“Sudah jelas, proyek ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan RAB. Kami meminta aparat hukum untuk turun tangan dan menindak secara gak ada ampun,” kata seorang sumber yang meminta anonim.
Kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan antara lain:
Tender Tidak Sehat: Proses tender di website LPSE PUPR diduga tidak transparan, dengan beberapa perusahaan memiliki penawaran yang sangat mirip. PT Bintang Milenium Perkasa, yang menjadi pemenang proyek, diduga memiliki hubungan dekat dengan pejabat pembuat komitmen (PPK).
Penggunaan Material Tidak Sesuai: Penggunaan metal roofing berpasir dengan ketebalan 0,3MM, padahal spesifikasi teknis mensyaratkan ketebalan 0,4 MM. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan dan membahayakan keselamatan pengguna.
Kekurangan APD: Pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai, melanggar peraturan Kementerian PUPR. Hal ini dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan membahayakan keselamatan pekerja.
Tidak Sesuai RAB: Banyak temuan yang tidak sesuai dengan RAB dan spesifikasi teknis. Hal ini dapat menyebabkan kerugian negara dan membahayakan keselamatan masyarakat.
Sementara, aparat hukum seperti KPK, Kejagung, KPPU, dan BPK pusat diharapkan dapat menindak secara tegas atas kejanggalan-kejanggalan ini.
“Kami meminta aparat hukum untuk segera melakukan investigasi dan mengambil tindakan yang sesuai. Jangan biarkan proyek ini menjadi contoh buruk bagi pembangunan di Indonesia,” kata sumber tersebut.
Oleh karenanya, masyarakat Bangka Belitung menuntut agar proyek ini dihentikan sementara dan dilakukan audit menyeluruh untuk memastikan bahwa proyek ini dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis dan RAB.
Disisi lain, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Robby Poso ST belum dapat dihubungi untuk memberikan komentar terkait kejanggalan-kejanggalan ini.
(GP/CNN)
