.
Cakrawalanational.news-Pangkalpinang, Walikota Pangkalpinang, Profesor Saparudin, menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama dengan ratusan wartawan di rumah dinas walikota. Dalam acara tersebut, Prof Udin didampingi istrinya, Hj Susanti dan Wakil Walikota Pangkalpinang Dessy Ayutrisna, sembari Ia menyampaikan apresiasi kepada para wartawan yang dinilainya memiliki kemampuan luar biasa dalam menyampaikan informasi melalui tulisan.
“Wartawan memiliki peran penting dalam kehidupan demokrasi karena menjadi bagian dari kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan,” kata Prof Udin sapaan akrabnya, Senin (16/03/2026).
Namun, Prof Udin juga mengakui bahwa pemerintah kota saat ini menghadapi keterbatasan anggaran yang cukup berat akibat kebijakan efisiensi fiskal dari pemerintah pusat.
“Kami mohon maaf jika selama ini kerja sama dengan teman-teman media belum maksimal. Sejak kami menjabat, pemerintah daerah sedang menghadapi efisiensi anggaran yang luar biasa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, bahwa pemerintah pusat hanya menyalurkan dana melalui skema Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebagian besar digunakan untuk membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Sementara itu, kebutuhan anggaran lain di daerah harus diupayakan secara mandiri oleh pemerintah daerah.
“Dana dari pusat saat ini sebagian besar hanya untuk gaji ASN. Sementara untuk kebutuhan lain, seperti pembayaran pegawai PPPK, PPPK paruh waktu, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya, harus kita cari sendiri dari kemampuan daerah,” ungkapnya.
Dengan demikian, kondisi tersebut membuat pemerintah kota pada tahun anggaran 2026 hampir tidak memiliki ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan.
“Bisa dikatakan untuk tahun 2026 ini hampir tidak ada dana pembangunan yang masuk. Jadi kita harus benar-benar berusaha memaksimalkan apa yang ada,” terangnya.
Oleh karenanya, Ia berharap pemerintah pusat dapat membantu pemerintah daerah menjaga stabilitas pembangunan dan perekonomian di Kota Pangkalpinang ke depan.
“Kami sedang berupaya mengajukan berbagai proposal ke pemerintah pusat melalui balai-balai teknis agar pembangunan di daerah tetap bisa berjalan,” pungkasnya.
(HR75)
