.
CNN—Luwuk, Dengan mengantongi 14 kursi dari gabungan partai yang terdiri Partai Demokrat 8 kursi, Partai Bulan Bintang (PBB) 1 kursi dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 5 kursi, Anwar Hafid yang berpasangan dengan Renny Lamadjido berani dan siap ‘berlayar’ di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi tengah (Sulteng)
Pasangan bakal calon (Balon) Anwar Hafid dan Renny ini telah mengantongi surat keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang di serahkan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Shaliku di Kantor DPP PKS, Jakarta Kamis 4 Juli 2024.
Dengan demikian hari ini Bakal Calon yang di usung oleh Partai Demokrat, PBB dan PKS Anwar-Renny telah mengantongi 14 kursi dan telah memenuhi batas syarat tiket untuk berlayar di Pilkada Sulteng dengan 11 kursi.
Bergabungnya PKS hari ini adalah berkat doa dari masyarakat Sulawesi Tengah yang merindukan perubahan. Selain itu adalah anugerah serta jawaban doa-doa kita semua setelah melewati liku-liku perjalanan panjang akhirnya PKS mempercayakan untuk bergandeng tangan dan menentukan kesejahteraan masyarakat Sulteng demi menuju sebuah perubahan, ungkap Anwar.
Apapun halangan dan rintangan kata Anwar, apabila dilakukan doa dan usaha pastilah selalu ada jalan keluar yang terbaik. “Kirannya ini pula akan menjadi langkah awal perjuangan untuk memasuki Pilkada Pilgub November 2024 nanti”, paparnya.
Ditambahkannya, bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada partai lain yang akan ikut bergabung dengan ke tiga partai ini.
“Kita menunggu keputusan akhir dari PKB besar harapan kita, semoga DPP PKB akan merestui dan mempertimbangkan bergabung bersama menyusul setelah PKS yang resmi bergabung dengan Anwar-Renny, karena Renny adalah merupakan kader dari PKB”, tandasnya.
Sementara saat ditanyakan media Cakrawala Nationalnews Sulteng mengenai siapa yang bakal menggantikan dirinya sebagai PAW anggota DPR RI Sulteng menggantikannya, karena akan maju di Pilgub Sulteng, Anwar Hafid mengatakan dia menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme dan aturan yang di tetapkan KPU RI. (VR)
