.
Cakrawalanational.news–JAKARTA, Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas kementerian dan lembaga guna memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Mabes Polri pada Jumat (6/2/2026).
Rakor ini melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Selain itu, kegiatan juga diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia.
Rapat dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo. Dalam sambutannya, Brigjen Langgeng menyampaikan bahwa rakor tersebut merupakan bagian dari evaluasi kinerja tahun sebelumnya sekaligus konsolidasi strategi ketahanan pangan tahun 2026.
“Kami melakukan analisa dan evaluasi terhadap capaian tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pakan ternak sepanjang tahun 2025. Oleh karena itu, rakor ini menjadi langkah konsolidasi dan kolaborasi agar strategi tahun 2026 dapat berjalan lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.
Pada sektor hulu, Polri berperan sebagai fasilitator dalam mengatasi persoalan permodalan petani jagung. Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri mendorong kelompok tani (poktan) untuk mengakses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga petani memiliki modal usaha untuk menanam kembali maupun memperluas lahan pertanian.
Implementasi program tersebut telah berjalan di sejumlah wilayah, di antaranya Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat. Di daerah tersebut, petani jagung binaan Polri telah memperoleh akses pembiayaan perbankan guna mendukung keberlanjutan produksi.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara, dalam paparannya menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung.
Selain permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga panen. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memutus ketergantungan petani terhadap tengkulak yang selama ini kerap membeli hasil panen dengan harga di bawah standar.
Sebagai solusi, Polri menjalin sinergi dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang lebih menguntungkan. Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan sebanyak 1 juta ton jagung untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2026. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah memastikan harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong pembelian jagung sesuai standar HPP Bulog, yakni Rp6.400 per kilogram,” tegas Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur, meningkatkan produksi jagung nasional, serta membebaskan petani dari jeratan tengkulak. Melalui pendampingan manajerial dan pengawalan berkelanjutan, petani diharapkan mampu mengelola usaha tani secara profesional, memenuhi kewajiban kredit tepat waktu, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Melalui rakor ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mewujudkan kemandirian pangan nasional yang berpihak kepada petani.
Berita ini diteruskan melalui Grup Mitra Humas Polres Tapanuli Tengah oleh Kasi Humas Polres Tapteng, Ipda D. Saragih.
(YAS/CNN)
