.
Cakrawalanational News-Pangkalpinang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar audiensi bersama para Kepala Sekolah SMA, SMK, dan SLB Negeri se-Provinsi Kepulauan Babel pada Rabu, 14 Mei 2025. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel.
Audiensi ini difokuskan pada pembahasan berbagai persoalan pendidikan, dengan isu utama terkait Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya.
“Yang dipermasalahkan sekolah bukan IPP-nya, tapi siapa yang membiayai proses pendidikan jika IPP dihapus? Apakah bisa ditanggung oleh APBD?” ujar Didit.
Didit menambahkan bahwa hampir 250 tenaga honorer di sekolah bergantung pada dana IPP. Jika dana ini dihentikan, perlu ada kejelasan siapa yang akan membayar gaji mereka. Asumsi kebutuhan anggaran untuk menggaji tenaga honorer tersebut bisa mencapai Rp50 miliar per tahun.
Sementara itu sambung Didit, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tersedia sebesar Rp90 miliar dinilai belum cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan operasional sekolah.
“Pendidikan adalah hak dasar setiap anak bangsa. Kita harus memastikan pelaksanaannya berlangsung dengan baik, terjangkau, dan tidak membebani masyarakat,” kata Didit.
Audiensi ini menjadi forum penting bagi para kepala sekolah untuk menyampaikan berbagai kendala di lapangan, mulai dari persoalan operasional, kekurangan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, hingga pemahaman regulasi IPP yang belum seragam. (Red)
