.
Cakrawalanational News-Pangkalpinang, Anggota DPRD Komisi IV Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Maryam mendesak pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan pembayaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kepada seluruh sekolah di wilayah Bangka Belitung.
Pasalnya, pembayaran BOSDA yang tertunda telah menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap mobilitas tenaga pendidik dan kegiatan sekolah.
Akibatnya, sebanyak 47 sekolah telah mengajukan pencairan dana BOSDA dan menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) ke Badan Keuangan Daerah (Bakuda) sejak 17 Maret 2025. Ironisnya, hingga saat ini pembayaran BOSDA belum juga dilakukan.
Oleh sebab itu, Maryam meminta pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya tentang keterlambatan pencairan BOSDA.
Ia juga meminta pihak terkait untuk saling berkoordinasi dan menyampaikan informasi yang jelas kepada DPRD untuk menghindari kesalahpahaman.
“Saya mendorong Pemprov untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya, mengapa ada keterlambatan pencairan BOSDA? Padahal SK dari Pj Gubernur sudah ditandatangani sejak bulan Januari lalu,” tandas Maryam, 11 April 2025 di Gedung Dewan Babel.
Maryam juga berharap bahwa pembayaran BOSDA dapat dilakukan secepatnya untuk membantu sekolah-sekolah yang membutuhkan.
“Dana BOSDA ini sangat penting dan sangat diharapkan oleh pihak sekolah SMA/SMK Sederajat, maka besar harapan saya Pemprov menanggapi ini secara cepat,” jelas Maryam.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ervawi, membenarkan adanya keterlambatan pembayaran BOSDA. Ia menjelaskan bahwa dana BOSDA akan dicairkan secara bertahap mulai hari ini karena likuiditas kas daerah yang terbatas.
“Informasi dari bidang Perbendaharaan Bakuda, mengingat likuiditas kas daerah yang terbatas, proses pencairan tersebut akan dilakukan secara bertahap mulai dari hari ini,” tukas Ervawi. (Rd/Cakrawala)
