Cakrawalanational.news – Mentok, DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Bangka Barat menyoroti pelaksanaan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 yang digelar pemerintah daerah. KSPSI menilai kegiatan tersebut masih bersifat seremonial dan belum sepenuhnya melibatkan buruh sebagai subjek utama peringatan.
Ketua DPC KSPSI Bangka Barat, Jumadin Abu Nawar, mengatakan pihaknya tetap mengapresiasi pemerintah daerah yang telah memperingati Hari Buruh. Namun, ia menyayangkan organisasi buruh yang memiliki basis anggota pekerja nyata justru tidak dilibatkan dalam agenda tersebut.
“Kami bangga May Day diperingati. Tapi kami juga kecewa, karena buruh yang memiliki basis anggota nyata justru tidak dilibatkan. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami,” ujar Jumadin, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, Hari Buruh bukan sekadar agenda tahunan penuh seremoni, melainkan memiliki sejarah panjang perjuangan kaum pekerja dalam memperjuangkan hak-haknya. Ia mengingatkan bahwa May Day lahir dari perjuangan buruh di Chicago pada 1886 yang menuntut pembatasan jam kerja menjadi delapan jam sehari.
“Kalau hari ini May Day diperingati tanpa melibatkan buruh itu sendiri, kita seperti melupakan akar sejarahnya. Padahal delapan jam kerja yang sekarang dianggap normal itu dibayar mahal oleh perjuangan mereka,” katanya.
KSPSI juga menilai masih terdapat jarak antara narasi penghormatan terhadap buruh dengan realitas pekerja di lapangan. Sebab, banyak pekerja di sektor perkebunan, industri maupun BUMN tetap menjalankan aktivitas seperti biasa tanpa keterlibatan langsung dalam peringatan May Day.
“May Day seharusnya menjadi hari bagi buruh untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan bergembira. Tapi jika buruhnya tidak hadir, lalu siapa yang sedang dirayakan?” tegas Jumadin.
Selain itu, KSPSI menyinggung pentingnya pengakuan terhadap serikat pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan prinsip kebebasan berserikat yang dijamin International Labour Organization (ILO).
Meski demikian, Jumadin menegaskan kritik yang disampaikan bukan bentuk oposisi terhadap pemerintah daerah, melainkan sebagai masukan agar hubungan industrial dapat berjalan lebih seimbang.
“Kami bukan lawan, tapi mitra. Kami bukan minta dihormati, tapi tolong dihargai,” pungkasnya.
(Tim/CNN)
.