.
Cakrawalanational.news– Kuala Tungkal, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama Polres Tanjab Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral guna mempercepat implementasi program ketahanan pangan nasional, Rabu (15/4/2026) pagi.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Pola Kantor Bupati ini dipimpin langsung oleh Bupati Tanjab Barat, H. Anwar Sadat, M.Ag., didampingi Wakapolres Tanjab Barat, Kompol Andi Musahar, S.H. Turut hadir Kapolres Tanjab Barat AKBP M. Kuswicaksono, S.I.K., M.H., Sekda Hermansyah, jajaran PJU Polres, kepala OPD, para camat, perwakilan perusahaan, kelompok tani, serta Apdesi Merah Putih.
Dalam sambutannya, Wakapolres Kompol Andi Musahar menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program Asta Cita Presiden RI, khususnya di sektor ketahanan pangan. Ia menyebutkan, Polri menargetkan setiap desa memiliki minimal satu hektare lahan produktif.
“Target kita di Tanjab Barat adalah 250 hektare lahan tanam dalam satu tahun. Jika satu hektare menghasilkan 4 ton, dampaknya akan sangat signifikan bagi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan daerah,” ujarnya.
Ia juga mendorong keterlibatan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk memperkuat infrastruktur pertanian.
Sementara itu, Bupati H. Anwar Sadat mengapresiasi inisiatif Polres Tanjab Barat dalam mendorong kemandirian pangan. Berdasarkan evaluasi tahun 2025, produksi beras di Tanjab Barat mencapai 25.136 ton dengan surplus 1.037 ton dari kebutuhan konsumsi.
Pemerintah daerah juga telah menyalurkan berbagai bantuan seperti traktor, pompa air, hingga teknologi drone sprayer yang bersumber dari APBN.
Untuk tahun 2026, realisasi tanam jagung hingga Maret telah mencapai 150 hektare dari target program “1 Desa 1 Hektare”.
“Ketahanan pangan adalah tanggung jawab kolektif. Saya minta para camat dan kepala desa mengoptimalkan lahan tidur, serta Bhabinkamtibmas terus mendampingi petani agar distribusi sarana produksi tepat sasaran,” tegas Bupati.
Rakor ini juga diisi dengan pemaparan dari Kabag SDM Polres, Dinas Ketahanan Pangan, dan BRI Kuala Tungkal, yang kemudian menghasilkan tiga poin kesepakatan utama.
Pertama, penguatan sinergi antara Polri dan pemerintah daerah dalam program ketahanan pangan. Kedua, percepatan program “1 Desa 1 Hektare” dengan fokus pada komoditas jagung sesuai arahan Polda Jambi. Ketiga, komitmen sektor swasta dalam mendukung penyediaan bibit, lahan, dan pendanaan melalui skema CSR.
Kegiatan yang berakhir sekitar pukul 11.00 WIB ini diharapkan menjadi katalisator bagi Tanjab Barat dalam mempertahankan statusnya sebagai lumbung pangan di Provinsi Jambi. (rin)
