Cakrawalanational.news-Jakarta, Langkah Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan pembenahan internal di kementeriannya menjadi perhatian publik. Di tengah upaya memperkuat integritas aparatur sipil negara (ASN), Dody justru menghadapi berbagai polemik yang beruntun, mulai dari isu perjalanan dinas ke Amerika Serikat, mutasi pegawai, dugaan doxing terhadap pengkritik, hingga sorotan terhadap pengangkatan komisaris BUMN.
Gelombang isu tersebut muncul di saat Presiden Prabowo Subianto terus menekankan pentingnya pemberantasan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Saat meresmikan lima bendungan di Bendungan Meninting, Lombok Barat, pada 10 Juli 2026, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa upaya memberantas kebocoran anggaran dan korupsi tidak akan berjalan tanpa perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari praktik tersebut.
Isu Perjalanan ke Amerika Serikat
Polemik bermula dari beredarnya surat internal Kementerian PU mengenai rencana perjalanan Dody ke New York pada 13–19 Juli 2026 untuk menghadiri forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang evaluasi New Urban Agenda.
Dalam dokumen tersebut tercantum nama istri dan anak Dody sebagai bagian dari rombongan, sehingga memunculkan tudingan bahwa perjalanan dinas tersebut dimanfaatkan untuk membawa keluarga menonton final Piala Dunia.
Namun, Kementerian PU menjelaskan bahwa perjalanan tersebut telah dibatalkan sebelum surat itu beredar. Dody memilih meninjau sejumlah proyek infrastruktur di Sumatera, termasuk Jembatan Enang-Enang di Aceh.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto menegaskan dokumen tersebut dibuat untuk kebutuhan administrasi dan pengurusan visa. Ia juga menyatakan apabila perjalanan terlaksana, biaya keluarga tidak akan dibebankan kepada APBN.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian meminta Dody memberikan klarifikasi secara terbuka guna menghindari simpang siurnya informasi.
Penataan ASN dan “Fumigasi” Kementerian
Di balik polemik tersebut, Dody memang sedang melakukan restrukturisasi besar di lingkungan Kementerian PU.
Pada 1 Mei 2026, ia melantik tujuh pejabat eselon I, termasuk Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kepala Badan Pengembangan SDM, dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.
Beberapa pekan kemudian, Dody mengibaratkan kondisi kementeriannya seperti kayu yang dimakan rayap. Ia menggunakan istilah “fumigasi” sebagai analogi untuk menggambarkan perlunya pembenahan organisasi.
Meski demikian, Dody menolak jika langkah tersebut disebut sebagai “bersih-bersih” ataupun sebagai bentuk perlawanan terhadap kelompok tertentu.
Menurutnya, mutasi merupakan bagian dari kebutuhan organisasi, bukan hukuman bagi pegawai.
Dugaan Kebocoran Dokumen dan Mutasi Pegawai
Setelah surat perjalanan dinas tersebar, muncul kabar adanya mutasi sejumlah ASN di berbagai daerah.
Sebagian pihak menduga perpindahan tersebut berkaitan dengan upaya mencari pihak yang membocorkan dokumen internal kementerian.
Dody membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan proses mutasi merupakan kewenangan Sekretariat Jenderal dan dilakukan sesuai mekanisme kepegawaian.
Hingga kini, Kementerian PU belum mempublikasikan rincian mutasi maupun hasil penelusuran terkait sumber kebocoran dokumen.
Polemik Dugaan Doxing
Sorotan juga mengarah pada dugaan doxing terhadap dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Nabiyla Risfa Izzati.
Nabiyla mengaku menerima pesan berisi data pribadi setelah mengkritik rotasi pegawai di Kementerian PU melalui media sosial.
Dody membantah mengetahui maupun memerintahkan tindakan tersebut. Bahkan, ia mengaku keluarganya juga menjadi sasaran serangan di media sosial.
Menurut Dody, anak perempuannya menerima berbagai hujatan, sementara istrinya enggan bertemu banyak orang akibat tekanan yang muncul.
Sorotan Pengangkatan Komisaris
Nama Aisyah Zakiyyah yang diangkat menjadi Komisaris PT Pembangunan Perumahan (PT PP) juga menjadi bahan perbincangan publik.
Sebelumnya, Aisyah diketahui pernah menjadi tenaga ahli sekaligus juru bicara Dody.
Muncul tudingan bahwa Aisyah memiliki hubungan keluarga dengan Dody. Namun hingga kini belum terdapat dokumen atau bukti yang dapat memverifikasi klaim tersebut.
Dody bahkan menantang siapa pun yang mampu membuktikan Aisyah merupakan keponakannya dengan hadiah umrah.
Isu Penggunaan Pesawat Negara
Di tengah berbagai polemik, beredar pula video yang memperlihatkan Dody turun dari sebuah pesawat kecil.
Video tersebut memunculkan tudingan bahwa ia menggunakan jet pribadi dan mengabaikan seseorang yang mengulurkan tangan saat turun dari pesawat.
Dody menjelaskan pesawat tersebut merupakan pesawat negara yang dioperasikan Kementerian Perhubungan untuk menjangkau daerah yang tidak memiliki penerbangan komersial.
Ia juga membantah sengaja mengabaikan orang yang berada di dekat tangga pesawat.
Fokus pada Integritas ASN
Terlepas dari berbagai isu tersebut, Dody menegaskan fokus utamanya adalah membangun birokrasi yang lebih profesional dan berintegritas.
Ia mengungkapkan sekitar 3.000–4.000 pegawai diduga memanipulasi absensi elektronik, sementara sekitar 6.000 pegawai lain terindikasi memiliki transaksi yang berkaitan dengan judi daring. Seluruh temuan tersebut, kata Dody, masih dalam proses pendalaman.
Pada 22 Juli 2026, Kementerian PU juga menjalin koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna memperkuat pembinaan disiplin, kompetensi, dan integritas ASN.
Dody memperkirakan sekitar 60–65 persen pegawai bekerja dengan baik, sedangkan sisanya masih memerlukan pembinaan dan perbaikan.
Sejalan dengan Arahan Presiden
Dody menyatakan pembenahan yang dilakukan merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan integritas ASN.
Ia menegaskan tujuan utama reformasi tersebut bukan sekadar melakukan mutasi, melainkan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan.
Menurutnya, setiap anggaran yang dibelanjakan negara harus mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat melalui efek berganda (multiplier effect).
Meski menghadapi berbagai kritik dan sorotan, Dody mengaku tetap membuka ruang komunikasi dengan masyarakat melalui nomor telepon pribadinya.
Ia menyebut banyak informasi mengenai kondisi infrastruktur yang justru diperoleh dari laporan masyarakat melalui WhatsApp.
Di akhir keterangannya, Dody menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap dijaga, namun tidak boleh berubah menjadi upaya pembunuhan karakter.
“Saya juga bagian dari masyarakat Indonesia,” ujarnya. (ril)
Tinggalkan Balasan