Cakrawalanational.news–Jakarta, Persoalan lahan masyarakat yang masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah dibahas dalam pertemuan koordinasi lanjutan di Pelataran Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus), Selasa (17/11/2026).
Pertemuan ini dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Edi Nasapta, Wakil Ketua DPRD Edi Iskandar, Ketua Komisi III DPRD Babel Taufik Rizani beserta anggota Komisi III, perwakilan APDESI, serta manajemen PT Timah.
Hadir pula Ketua APDESI Kabupaten Belitung, Ketua APDESI Kabupaten Belitung Timur (Beltim), serta sejumlah kepala desa yang wilayahnya bersinggungan dengan IUP PT Timah. Dari PT Timah hadir Division Head of Legal I Wayan Riana, Advisor Hukum Sofyan Selle, serta Division Head of Advocacy & Strategic Policy Andy Ardyansyah.
Edi Nasapta mengatakan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat desa yang menginginkan kepastian terhadap lahan yang telah mereka tempati, kelola, dan miliki selama bertahun-tahun.
“Banyak lahan milik warga yang sudah bersertifikat, termasuk kawasan permukiman dan fasilitas umum, masuk dalam wilayah IUP PT Timah. Persoalan ini harus kita dudukkan bersama agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan rasa aman,” ujar Edi.
Menurutnya, kehadiran para kepala desa dan APDESI sangat penting karena mereka yang paling memahami kondisi di lapangan.
“Kepala desa yang paling memahami kondisi wilayahnya dan mengetahui lahan mana saja yang selama ini menjadi tempat tinggal atau sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, mereka harus dilibatkan sejak awal dalam mencari penyelesaian,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, para pihak membahas pentingnya penyelarasan data dan peta lahan yang melibatkan pemerintah desa, Pemprov Babel, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian ESDM, serta PT Timah.
Selain itu, dibahas pula usulan penciutan atau pengeluaran wilayah tertentu dari IUP PT Timah, terutama pada lahan yang telah menjadi permukiman, fasilitas umum, maupun lahan pertanian dan perkebunan masyarakat.
Politisi Nasdem ini menegaskan, usulan tersebut perlu dikaji berdasarkan data yang jelas dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami ingin persoalan ini diselesaikan dengan baik. Masyarakat jangan terus berada dalam ketidakpastian terhadap tanah yang selama ini mereka tempati dan kelola. Di sisi lain, penyelesaiannya juga harus melalui prosedur dan kewenangan yang benar,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya tata kelola pertambangan yang memperhatikan hak masyarakat, kelestarian lingkungan, serta kemitraan yang terbuka dan adil di wilayah yang dapat ditambang.
Sebagai tindak lanjut, data dan dokumen lahan masyarakat yang dihimpun dari tingkat desa akan terus dikawal dan disiapkan sebagai bahan pembahasan lebih lanjut dengan instansi terkait, termasuk Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, dan Komisi XII DPR RI.
“Data dari desa menjadi sangat penting. Kita ingin setiap persoalan disampaikan dengan jelas, dilengkapi dokumen dan kondisi nyata di lapangan, sehingga dapat menjadi dasar pembahasan bersama pihak-pihak yang berwenang,” pungkasnya.
(HR75)










Tinggalkan Balasan