Cakrawalanational.news-Pangkalpinang, DPRD Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengevaluasi penerapan Elektronik Buku Kapal Perikanan (E-BKP). Lembaga legislatif itu ingin memastikan kebijakan digitalisasi dokumen kapal tidak memberatkan nelayan.
Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta memimpin rapat evaluasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Babel di Ruang Wakil Ketua DPRD Babel, Kamis (25/6/2026).
“Setiap kebijakan yang diterapkan harus memberikan kemudahan, bukan menjadi hambatan bagi masyarakat nelayan dalam menjalankan aktivitas usahanya,” kata Edi seusai rapat.
Rapat digelar untuk mendengar langsung perkembangan implementasi E-BKP sekaligus memetakan persoalan yang masih dihadapi nelayan di lapangan. E-BKP merupakan sistem digital pengganti Buku Kapal Perikanan konvensional yang diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Menurut Edi, digitalisasi sektor perikanan harus sejalan dengan kondisi riil nelayan Babel. Banyak nelayan masih beroperasi di wilayah 3 mil laut dengan akses internet terbatas dan minim literasi digital.
“Kami ingin tahu sejauh mana E-BKP sudah berjalan, apa kendalanya, dan bagaimana solusinya agar nelayan tidak terhambat saat melaut atau mengurus dokumen,” ujarnya.
Edi menegaskan, evaluasi ini ditargetkan membuat penerapan E-BKP lebih optimal. Tujuannya dua hal: memperbaiki tata kelola perikanan dan menjaga kesejahteraan nelayan.
“Melalui evaluasi ini, DPRD berharap penerapan E-BKP dapat berjalan lebih optimal, meningkatkan tata kelola sektor perikanan, serta tetap berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan nelayan Bangka Belitung,” ungkap politisi NasDem itu.
DPRD Babel akan menindaklanjuti temuan dalam rapat ini bersama DKP Babel dan pihak terkait. Fokusnya pada penyederhanaan prosedur, penguatan pendampingan, dan memastikan akses layanan E-BKP menjangkau nelayan di pulau-pulau.
(HR75)
Tinggalkan Balasan